PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang memiliki komitmen yang tinggi memasukkan semua aparatur pemerintah non ASN pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Komitmen itu sebagai tindak lanjut dari memorandum of understanding antara Pemkab Pandeglang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Serang.

Hal tersebut terungkap pada forum group discussion (FGD) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Setda Pemkab Pandeglang Rabu (20/5). Hadir pada acara itu, antara lain, Sekda Pandeglang Pery Hasanudin, Asda III Pemkab Pandeglang Kurnia Satriawan, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Pendidikan, Dinas Kesejatan, dan Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang Didin Haryono.

Peri Hasanudin menuturkan, Pandeglang memang bukan daerah industri sehingga tidak banyak yang masuk program BPJAMSOSTEK. Meski begitu, ada ribuan aparatur pemerintah non ASN yang berpeluang menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Saat ini saja sudah ada 171 desa dari 326 desa di Pandeglang yang masuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang Didin Haryono mengungkapkan, hasil sinergi dengan DPMPD sudah ada 171 desa dari 326 desa di Pandeglang yang sudah melalukan pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Jumlah pesertanya sebanyak 8.337 orang yaitu terdiri dari para kepala desa, aparat desa non ASN, dan para ketua RT dan RW, guru ngaji, anggota Linmas, dan kader posyandu,” ungkap Didin.

Program baru berjalan, lanjut Didin, per 19 Mei 2020 sudah ada manfaat program yang diberikan. “Sudah ada 11 aparatur desa yang meninggal. Ahli waris mereka mendapatkan santunan meninggal dunia masing-masing Rp42 juta. Jadi total santunan meninggal yang telah kami berikan Rp462 juta. Pagi ada yang baru terdaftar, malam harinya meninggal santunan tetap kami berikan,” ungkap Didin.

Didin menegaskan, pihaknya gencar menyosialisasikan program BPJAMSOSTEK tidak mencari selisih keuntungan, tapi mencari peserta untuk diberikan perlindungan dengan manfaat yang besar jika mengalami kecelakaan kerja hingga mengakibatkan meninggal dunia atau meninggal karena sakit. “TKS atau honorer sangat penting masuk program BPJAMSOSTEK,” ungkap Didin.

Usai FGD, Asda III Pemkab Pandeglang Kurnia Satriawan menegakkan bahwa Pemkab Pandeglang memiliki komitmen dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana telah adanya MoU.

“Kami akan melakukan perluasan kepesertaan denga melacak desa dan ke kecamatan mana yang belum masuk program ini,” ungkap Kurnia.

Menurutnya, beberapa desa ada yang belum melalukan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan karena terkendala teknis di perbankan yang ditunjuk.

Selain FGD, BPJAMSOSTEK Cabang Serang memberikan bantuan beras sebanyak tiga ton untuk masyarakat Pandèglang yang terdampak Covid-19. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang Didin Haryono kepada Sekda Pandeglang Pery Hasanudin. (aas)