CILEGON – Pemuda Pancasila (PP) di Kota Cilegon menjadi sorotan usai video seorang pria menggunakan seragam ormas tersebut menaiki mobil dinas Walikota Cilegon.
Tak hanya sekadar naik, pria itu dilayani layaknya Walikota Cilegon oleh pria yang diketahui sopir pribadi Walikota Cilegon Helldy Agustian.
Dalam video tersebut terekam jika pria berpakai loreng orange dan berpeci itu keluar dari kantor Walikota Cilegon. Kemudian langsung disambut oleh sopir Walikota Cilegon dengan cara dibukakan pintu belakang bagian kanan.
Usai pria itu masuk, sang sopir langsung masuk ke mobil bagian kemudi.
Adegan itu diduga direkam saat jam kerja Walikota Cilegon Helldy Agustian. Posisi mobil terparkir di depan kantor Walikota Cilegon.
Dikonfirmasi wartawan, Walikota Cilegon Helldy Agustian membenarkan jika mobil yang ada di dalam video itu adalah mobil dinasnya.
Helldy yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Cilegon ini mengaku baru tahu tentang video tersebut saat dikonfirmasi oleh wartawan. “Saya sudah tegur Sekjen PP (Pemuda Pancasila ) dan pengawal saya. Saya rasa perlu dikasih sanksi,” ujarnya, Jumat (19/3).
Kepala Bagian Umum Setda Cilegon Joko Purwanto mengaku belum mengetahui video tersebut.
Disinggung soal melanggar aturan penggunaan kendaraan dinas Walikota atau tidak, Joko mengaku perlu berkonsultasi dengan Bagian Hukum.
“Saya perlu tanya dulu ke Bagian Hukum, melanggar aturan atau enggak,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh menilai hal tersebut tidak etis karena Walikota Cilegon bukan milik satu ormas atau kelompok tertentu.
“Terlepas bahwa orang dalam video tersebut diajak atau tidak, tapi saya kira agak kurang pantas kalau seragam ormas menaiki mobil dinas Walikota. Kecuali mobil dinas tersebut digunakan atau dipinjam untuk acara pernikahan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Penggelolaan Barang Daerah, diperbolehkan digunakan masyarakat, tapi di luar jam dinas walikota dan sesuai dengan ketentuan.
Anggota DPRD Kota Cilegon lainnya, Faturohmi, menyayangkan kejadian dalam video tersebut. Ia berharap jangan sampai kejadian serupa terulang lagi.
Politisi Partai Gerindra menuturkan, mobil dinas hendaknya digunakan harus sesuai aturan. Adapun jika digunakan untuk kepentingan masyarakat, sepanjang sesuai aturan tidak masalah.
“Jangan sampai akibat beredarnya video tersebut menimbulkan kesan seolah walikota hanya milik kelompok atau golongan tertentu. Saya kira Pak Walikota perlu lebih tegas dalam hal ini,” ujarnya.(Bayu Mulyana)
