TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid tidak mau anak-anak di Kabupaten Tangerang putus sekolah.
Hal tersebut diungkapkan Sekda Maesyal saat membuka acara Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi data anak putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Tangerang, Senin, 13 November 2023.
“Saya harap tidak terjadi lagi anak-anak di Kabupaten Tangerang yang putus sekolah, sebab pendidikan merupakan hal penting bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” harap Sekda Maesyal.
Sekda Maesyal menyambut positif dilaksanakannya sosialisasi, verifikasi dan validasi data anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.
Dari kegiatan tersebut kata Sekda, nantinya akan didapat data valid jumlah anak putus sekolah dan tidak sekolah secara menyeluruh di Kabupaten Tangerang.
Menurut kata dia, data valid tersebut akan memudahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melakukan pemetaan hambatan dan bagaimana cara menyelesaikannya.
“Saat ini telah berjalan pendataan secara menyeluruh melalui Pusdatin Kemendikbud dan Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (Pakades) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Sehingga dengan Program Pakades ini akan dikolaborasikan agar angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang segera dituntaskan,” ucap Sekda Maesyal.
Maesyal berharap, agar semua peserta benar-benar mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Sehingga data anak putus sekolah dan tidak sekolah yang ada di desa dapat diverifikasi dan dipastikan apakah memang benar-benar putus sekolah.
“Saya berharap sosialisasi ini diikuti dengan baik oleh para operator, yang nantinya setiap desa dapat memiliki data yang akurat mengenai data pendidikan di desa,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dadan Gandana mengungkapkan, menurut data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Oktober 2023, jumlah peserta didik yang dinyatakan Drop Out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), di Kabupaten Tangerang mencapai 21.829 peserta didik dari jenjang SD hingga dengan SMA.
Untuk itu, kata Dadan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang akan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) akan menyelenggarakan kegiatan penuntasan angka putus sekolah.
“Kami akan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang akan memberikan program beasiswa pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C untuk anak usia 7 hingga 21 tahun,”terang Dadan.
Kata Dadan, tingginya angka putus sekolah disebabkan karena tidak tercatatnya proses kepindahan peserta didik ke sistem Dapodik, yang tadinya dari pendidikan formal ke non formal seperti pesantren, serta mereka yang melanjutkan pendidikannya di luar negeri.
Kendala lainnya yang terjadi karena sekolah tidak menginput perpindahan atau sekolah lanjutan setelah mereka belajar di tingkat sebelumnya, atau tidak terdaftarnya peserta didik di aplikasi Dapodik pada Kemendikbud atau EMIS di lingkup Kemenag seperti Pesantren Modern yang tidak mendaftarkan NPSN, Pesantren Salafiyah, bahkan SMP dan SMA Internasional yang tidak terdaftar di DAPODIK.
“Hal ini masih terjadi, masalah kesalahan meng-input ataupun meneruskan ke jenjang berikutnya yang tidak terkoneksi di sistem Dapodik, padahal mereka masih melanjutkan sekolah,”ungkap Dadan
Dadan menambahkan, program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang nantinya akan melibatkan juga beberapa stakeholder lainnya, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Diskominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi, Pemerintahan Kecamatan serta seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang.
“Selain kolaborasi dengan sesama OPD, kami pun memandang perlu adanya dukungan dari unsur organisasi dan instansi yang akan berkaitan dengan pelaksanaan program Pakades ini,”tukasnya.
Reporter: Mulyadi
Editor : Aas Arbi
