CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID- Jelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cilegon, peta perpolitikan di Kota Cilegon masih terus dinamis.
Semua partai politik (Parpol) terus berkomunikasi membangun koalisi untuk menghadapi Pilkada yang bakal digelar 27 November 2024 mendatang.
Baru-baru ini, muncul Koalisi Banten Maju ditingkat elit parpol provinsi yang mengusung pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.
Koalisi yang berisikan Partai Gerinda, PKS, PAN, NasDem, PPP, PKB, dan PSI itu sepakat mengusung duet pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah pada Pilgub Banten.
Koalisi Banten Maju pun diharapkan elit politik untuk diikuti oleh kabupaten kota.
Jika hal itu terjadi di daerah, khusunya Kota Cilegon, Partai Golkar terancam alami kesulitan untuk mendapatkan mitra koalisi di Pilkada Kota Cilegon.
Seperti diketahui, Partai Golkar sendiri di Pilkada Cilegon merekomendasikan dua nama yakni Isro Mi’raj dan Robinsar. Namun sepertinya Golkar lebih condong kepada Robinsar.
Desas desus koalisi Partai Golkar pun masih belum jelas yang berencana menduetkan Robinsar dengan Nurrotul Uyun yang notabene adalah kader PKS.
Kini, adanya Koalisi Banten Maju, Nurrotul Uyun pun berpeluang berpasangan dengan Walikota Cilegon petahana Helldy Agustian, meski didalam koalisi itu ada beberapa calon pendamping yang menguat seperti Alawi Mahmud dari PAN.
Pengamat Politik sekaligus Ketua Presidium Jaringan Demokrasi (JaDI) Banten, Syaeful Bahri mengatakan koalisi antar parpol sejatinya kebutuhan dasarnya dalam rangka mendapatkan tiket pencalonan.
“Sebenarnya kalau Golkar tanpa harus berkoalisi pun atau misalkan ditinggal semua parpol pun tidak masalah untuk tiket pendaftaran pencalonan kepala daerah,” kata Syaeful saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu 3 Juli 2024.
“Jadi kalau di Cilegon gak ngefek terhadap persyaratan pencalonan karena dia sudah punya tiket memenuhi 20 persen, beda halnya Golkar di provinsi yang harus berkoalisi, karena di Banten kan tidak ada parpol yang tanpa koalisi untuk mendapatkan tiket pencalonan,” sambungnya.
Namun demikian, lanjut Syaeful, kebutuhan koalisi itu bukan hanya itu saja, tapi bagaimana adanya kerja sama antar parpol dalam menghadapi Pilkada nanti.
“Dari pada perang sendiri kan masih mending perang bersama sekutu, supaya dalam peperangan itu tidak berat, jadi istilahnya berat sama dipikul ringan sama dijinjing,” katanya.
Tapi beda halnya dengan parpol selain Golkar, koalisi itu menjadi kebutuhan utama, seperti Gerinda meski mengusung Bakal Calon Walikota petahana tapi Gerinda harus berkoalisi karena hanya mendapat tujuh kursi di parlemen.
“Jadi sekali lagi walaupun Golkar ditinggal semua parpol yang mempunyai kusi, ya gak masalah buat kebutuhan tiket kebutuhan dasar tiket pencalonan, cuma masalahnya hanya tidak punya teman atau mitra perjuangan,” tukasnya.(*)
Editor: Bayu Mulyana
