LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – DPRD Lebak mengaku prihatin dengan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Lebak yang mencapai 40 ribu rumah. Untuk itu, para wakil rakyat ini berjanji akan meningkatkan anggaran peningkatan kualitas RTLH pada APBD 2026 mendatang.
Anggota DPRD Lebak Regen Abdul Aris menyatakan, jumlah RTLH di Lebak sekarang masih cukup banyak. RTLH tersebut tersebar di 28 kecamatan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penghuninya. Oleh karena itu, Pemkab tidak bisa sendiri mengatasi persoalan tersebut. Dibutuhkan uluran tangan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengentaskan RTLH di Bumi Multatuli.
“Saya prihatin dengan kondisi RTLH di Lebak. Kondisi tersebut terjadi, karena banyak warga Lebak hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka tidak mampu membangun rumah yang layak huni untuk ditempati,” kata anggota fraksi PPP ini, Minggi 12 Januari 2025.
Dia menyatakan, tahun depan akan mengupayakan agar bantuan peningkatan kualitas RTLH dari APBD ditingkatkan. Tahun ini, jumlah RTLH yang mendapatkan sentuhan anggaran pembangunan dari APBD Lebak hanya sebanyak 50 unit atau dengan total nilai bantuan Rp1 miliar. Padahal, jumlah RTLH yang rusak dan kondisinya sangat tidak layak cukup banyak dan tersebar di semua kecamatan.
“Wilayah perkotaan seperti Rangkasbitung saja, saya beberapa kali menerima laporan tentang RTLH. Kondisi semacam ini cukup memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya.
Dia berjanji dalam waktu dekat, akan berdialog dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Tujuannya, mencari solusi terbaik menuntaskan RTLH yang rusak berat untuk segera dibangun. Jika tidak, dia yakin RTLH tersebut akan ambruk dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pemerintah desa dan kecamatan harus memiliki basis data RTLH yang rusak parah. Tahun depan, RTLH tersebut diprioritaskan untuk menerima bantuan,” harapnya.
Regen menyadari, anggaran yang dimiliki Pemkab Lebak tidak memadai. Oleh karena itu, pihaknya bersama ekselutif akan berupaya maksimal menjemput bantuan ke Pemprov Banten dan pemerintah pusat.
Editor: Bayu Mulyana
