SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Memasuki 100 hari pertama masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia, sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai mengemuka.
Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kota Serang masih jauh dari harapan dan memerlukan perbaikan yang serius dan menyeluruh.
Temuan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Ngobrol Sareng Pemuda: Evaluasi Birokrasi 100 Hari Kepemimpinan Budi-Agis” secara daring.
Kegiatan ini melibatkan hasil survei terhadap 20 OPD yang dilakukan pada 12–16 Juni 2025. Dari evaluasi tersebut, hanya 15 persen OPD atau 3 dari 20 yang mendapat penilaian dalam kategori “baik”.
Ketua DPD KNPI Kota Serang, Fauzan Dardiri mengatakan, rendahnya kinerja pelayanan publik ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam birokrasi yang harus segera ditangani.
“Kita melihat ada ketimpangan dalam pelayanan. Padahal pelayanan publik adalah wajah dari keberhasilan pemerintahan. Jika ini dibiarkan, maka akan sulit bagi Budi-Agis mewujudkan visi-misinya,” ujar Fauzan, Jumat, 20 Juni 2025.
Lima OPD dengan kinerja terbaik dalam survei adalah BPBD (skor 3,07), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (3,03), Badan Pendapatan Daerah (3,01), Dinas Koperasi UKM Perindag (2,98), dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (2,93).
OPD-OPD ini umumnya memiliki peran pelayanan yang spesifik, teknis, serta memiliki interaksi yang relatif minim konflik dengan masyarakat.
Namun, catatan serius diberikan kepada lima OPD berkinerja terendah, yaitu RSUD dan Satpol PP (masing-masing skor 2,50), Dinas Perhubungan (2,78), Dinas PUPR (2,81), dan Disnakertrans (2,81).
Fauzan menyoroti OPD tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“OPD seperti RSUD dan Dinas PU seharusnya menjadi prioritas utama perbaikan karena langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Fauzan juga mengatakan, kompleksitas masalah dan ekspektasi publik menjadi beban tersendiri bagi OPD-OPD tersebut. Misalnya, Dishub menghadapi persoalan kemacetan dan minimnya infrastruktur transportasi, sementara Disnakertrans menghadapi tantangan serius dalam pengangguran dan pemberdayaan tenaga kerja.
Menanggapi rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari Budi-Agis, Fauzan menyampaikan masyarakat cukup realistis.
“Survei kami menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori ‘tidak puas’, namun pada saat yang sama masyarakat juga memahami bahwa 100 hari tidak cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Yang dibutuhkan adalah arah yang jelas dan komitmen untuk perubahan,” pungkasnya.
Sebagai langkah strategis, KNPI Kota Serang merekomendasikan tiga poin utama: evaluasi menyeluruh terhadap program 100 hari, peningkatan komunikasi publik yang transparan dan partisipatif, serta reformasi pelayanan publik dengan fokus pada OPD berkinerja rendah.
Menurut Fauzan, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada political will kepala daerah dan keterlibatan aktif masyarakat serta organisasi kepemudaan.
Editor: Bayu Mulyana
