SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan efisiensi besar-besaran pada Perubahan APBD Provinsi Banten 2025. Tidak tanggung-tanggung, efisiensinya mencapai Rp 284.738.407.678. Anggaran itu didapat dari berbagai pos belanja daerah.
Belanja daerah yang semula Rp 11.841.736.991.497 dipangkas menjadi Rp 10.810.573.971.147.
RelatedPosts
Pemangkasan itu dilakukan untuk menutupi pendapatan daerah yang berkurang, semula Rp 11.837.699.357.260 menjadi Rp 10.504.586.429.735.
Adapun pos belanja daerah yang dipangkas seperti belanja modal tanah parkir RSUD Labuan senilai Rp 18 miliar, efisiensi belanja pemeliharaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 15 miliar.
Kemudian, kegiatan sosialisasi perda dari DPRD Banten senilai Rp 67 miliar dan pemangkasan belanja pegawai pada 11 organisasi perangkat daerah (OPD) senilai Rp 94 miliar.
Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, perubahan APBD Provinsi Banten 2025 dilakukan karena adanya kebutuhan penyesuaian, baik terkait pendapatan maupun efisiensi belanja sesuai instruksi Presiden.
“Dalam perubahan ini ada efisiensi, salah satunya melalui Tukin (Tunjangan Kinerja-red) dan beberapa kegiatan yang didrop. Karena tidak boleh menaikkan pajak masyarakat, maka ada koreksi di situ,” ujar Andra saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Perubahan APBD Provinsi Banten 2025, Selasa, 9 September 2025.
Andra menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan intervensi pembangunan infrastruktur di Banten hingga kepelosok desa. Hal ini tentu selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa.
Maka dari itu, efisiensi pada Perubahan APBD Provinsi Banten 2025 ini dilakukan dengan menyasar berbagai pos belanja, termasuk Tukin dari para ASN-nya.
Andra menegaskan, akan membahas aspirasi masyarakat terkait dengan pemotongan Tukin bagi Pejabat Tinggi Pratama yang mencapai hingga 50 persen pada pembahasan APBD 2026.
“Pemotongan Tukin adalah aspirasi dari masyarakat yang perlu kita tindak lanjuti, dan sebentar lagi kita akan masuk pada pembahasan APBD 2026,” katanya kepada awak media.
Anggaran yang diefisiensikan tersebut, selanjutnya dialihkan untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia, seperti pembangunan konektivitas kawasan produktif ekonomi Rp 100 miliar dan program lainnya.
Editor: Agus Priwandono
Reporter : Yusuf Permana
