CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Politik balas budi atau patronase dinilai masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Budaya politik tersebut menggambarkan praktik imbal jasa dari pemimpin tertinggi terhadap para pendukungnya, sehingga berdampak pada lemahnya kualitas pemerintahan.

Dalam praktiknya, pemimpin berperan sebagai patron. Sedangkan, pihak yang mendapat jabatan merupakan klien.

Pemberian jabatan bukan berdasarkan kompetensi, profesionalitas, atau integritas, melainkan lebih pada loyalitas politik. Akibatnya, kabinet pemerintahan kerap gemuk karena banyaknya pihak yang menuntut balas budi.

Situasi ini membuat pejabat yang duduk di posisi strategis tidak memiliki kemampuan yang memadai. Kebijakan yang dihasilkan pun kerap tidak tepat sasaran.

Bahkan, pejabat yang tidak berkompeten cenderung mencari keuntungan pribadi, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam ajaran Islam, praktik politik balas budi yang mengabaikan kualitas pejabat dianggap haram. Para ulama menegaskan, pemimpin dilarang mengangkat seseorang yang tidak berkompeten. Begitu pula calon pejabat, tidak boleh menerima jabatan yang bukan kapasitasnya.

Jika hal itu tetap dilakukan, pemimpin maupun pejabat tersebut menanggung dosa.

Islam menekankan bahwa pengangkatan pejabat harus mempertimbangkan sifat sabar, cerdas, waspada, jujur, berwibawa, hingga memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan bidangnya.

Semakin tinggi kualitas pemimpin yang diangkat, semakin besar pula peluang terciptanya pemerintahan yang adil dan masyarakat yang sejahtera.

Negara dengan jajaran pejabat yang berkompeten akan berdampak positif pada indeks demokrasi, supremasi hukum, hingga indeks pembangunan manusia.

Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan pendidikan, pendapatan per kapita, serta harapan hidup masyarakat.

Sebaliknya, jika politik balas budi terus dipertahankan, yang terjadi hanyalah siklus pemerintahan lemah dan kesejahteraan rakyat yang terabaikan.

Editor: Agus Priwandono