SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kinerja APBN Provinsi Banten hingga 31 Oktober 2025 menunjukkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya. Namun demikian, belanja negara justru mengalami kontraksi atau penurunan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Lisbon Sirait, menyampaikan bahwa hingga akhir Oktober 2025, belanja negara di Banten terkontraksi 2,3 persen dengan realisasi 78,38 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang mencapai 73,50 persen dari target.

“Kontribusi terbesar realisasi belanja negara berasal dari belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp16,14 triliun atau 84,84 persen, di atas realisasi nasional 82,60 persen. Sementara realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru mencapai Rp6,31 triliun atau 65,60 persen, di bawah realisasi nasional 75,40 persen,” ujar Lisbon dalam Konferensi Pers APBN Kita Regional Banten.

Belanja Barang dan Modal Turun Tajam

Lisbon menjelaskan bahwa beberapa jenis belanja justru tumbuh positif, seperti belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos). Namun belanja modal dan belanja barang mengalami penurunan cukup dalam.

• Belanja Pegawai: 86,10%
  Dipengaruhi penambahan PPK dan ASN/TNI/Polri di beberapa kementerian/lembaga.
• Belanja Barang: 53,40%
• Belanja Modal: 40,20%
  Keduanya di bawah 60%, terpengaruh kebijakan efisiensi anggaran dan telah berakhirnya pelaksanaan serta pengawasan Pemilu 2024.
• Belanja Bansos: 90,26%
  Didominasi bantuan PIP/KIP kuliah yang dialokasikan pada Kementerian Agama.

Transfer ke Daerah (TKD) Tumbuh Positif

Penyaluran TKD hingga 31 Oktober 2025 tumbuh 4,27 persen dengan realisasi Rp16,14 triliun atau 84,84 persen.

Jenis TKD yang tumbuh positif:

• Dana Alokasi Umum (DAU)
• Dana Bagi Hasil (DBH)

Sementara yang terkontraksi:

• DAK Fisik
• DAK Non Fisik
• Dana Desa
• Insentif Fiskal

“Kontraksi disebabkan turunnya pagu anggaran serta kebijakan evaluasi Dana Desa non-earmark,” jelas Lisbon.

Pendapatan Hibah dan PNBP

Lisbon juga menyebutkan bahwa hingga 31 Oktober 2025:

• Terdapat 55 hibah dengan total nilai Rp377,32 miliar, terutama untuk mendukung kinerja Kementerian Agama, Kejaksaan RI, dan Polri.
• PNBP tumbuh 12,28 persen, dengan realisasi 122,39 persen, jauh di atas nasional (84,30 persen).

PNBP ditopang oleh:

• Layanan pertanahan
• Jasa kepelabuhanan
• Layanan paspor
• Jasa pendidikan
• Jasa pelayanan rumah sakit

APBD Banten Juga Terkontraksi

Kinerja APBD Provinsi Banten hingga akhir Oktober 2025 juga menunjukkan pelemahan:

• Pendapatan daerah terkontraksi 3,51 persen
• Belanja daerah terkontraksi 1,46 persen

TKD berkontribusi 52,80 persen dari total pendapatan daerah.

Penerimaan Pajak di Banten

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh menyampaikan bahwa penerimaan pajak di Provinsi Banten sampai 31 Oktober 2025 mencapai Rp54,09 triliun, atau 66,39 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp81,48 triliun.***

Editor : Krisna Widi Aria