SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan melaksanakan rapat untuk persiapan menyambut penilaian Forum Kabupaten Kota Sehat (FKKS) tingkat provinsi Banten yang akan dilaksanakan di tahun 2026.
Salah satu yang ingin ditekan ialah penurunan angka Buang Air Besar (BAB) sembarangan.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, salah satu upaya yang ingin dilakukan oleh Pemkab Serang ialah menurunkan angka BAB sembarangan di Kabupaten Serang.
“Kita lakukan upaya preventif, salah satunya ialah dengan menurunkan angka BAB sembarangan hingga 80 persen,” katanya, Jumat 5 Desember 2025.
Ia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya mengundang berbagai pihak mulai dari perwakilan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, OPD, komunitas hingga akademisi.
“Ini untuk percepatan edukasi terhadap masyarakat. Dari total 326 desa, ada sekitar 250 desa yang sudah terbebas. Sisanya masih ada BAB sembarangan,” ujarnya.
Dalam melakukan upaya penurunan angka BABS diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak sehingga target penurunan bisa tercapai. Untuk itu perlu adanya upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Kalau memang mereka sudah menyadari bahwa ini adalah bagian dari hidup sehat, maka perlu ada secara fisik bantuan dari OPD terkait, itu nanti disinergikan. Misalkan contoh bantuan kloset,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kabupaten Serang Istianah Hariyanti mengatakan, peningkatan drajat kesehatan masyarakat bukan hanya sekedar untuk pemenuhan indikator dari 9 tatanan, melainkan bener-benarn ingin mewujudkan Kabupaten Serang lebih sehat.
“Yang pertama untuk dari sisi kelembagaan kita masih punya PR untuk membentuk forum kecamatan sehat dan Desa Sehat. Itu PR terbesar kita ya karena tidak mudah tapi bukan hal yang tidak mungkin. Kita selalu optimis,” ujarnya.
Menurutnya, untuk pemenuhan indikator di 9 tatanan, perlu adanya sinergi, interaksi dan kolaborasi dengan OPD terkait pemenuhan seluruh indikator yang ada.
“Jadi unsur yang ada di masyarakat mungkin bisa dipetakan tokoh agama, tokoh masyarakat ya, siapa yang punya pengaruh atau potensi. Nah, itulah yang nanti menjadi forum di kalau di desa namanya Poja ya, Poja Desa Sehat. Kemudian dari kecamatan adalah forum kecamatan sehat,” pungkasnya.
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: Agung S Pambudi
