LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID– Wacana pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sistem langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD menuai penolakan dari Bupati Lebak Hasbi Asydiki Jayabaya. Ia menilai, pilkada langsung masih menjadi sistem paling ideal dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurut Hasbi, pemilihan langsung memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Hak politik warga negara, kata dia, tidak boleh dibatasi hanya pada perwakilan tertentu, melainkan harus melibatkan rakyat secara menyeluruh.
“Memang seharusnya pemilihan dilakukan secara langsung. Pemilihan langsung itu mewakili semua golongan masyarakat. Kalau dipilih oleh DPRD, itu tidak langsung,” ujar Hasbi kepada wartawan, pada Kamis 8 Januari 2025.
Hasbi mengingatkan agar pemerintah pusat tidak kembali pada sistem lama yang pernah diterapkan di masa lalu. Ia menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD menyisakan banyak persoalan, terutama terkait independensi kepala daerah dan keterwakilan suara masyarakat.
“Dahulu pernah terjadi pemilihan oleh DPRD. Jangan mengulang sejarah. Saat itu independensinya kurang dan suara masyarakat bawah tidak banyak didengar,” tegasnya.
Terkait alasan mahalnya ongkos politik dalam pilkada langsung, Hasbi mempertanyakan efektivitas pemilihan melalui DPRD sebagai solusi. Menurutnya, belum tentu sistem tersebut mampu menekan biaya politik secara signifikan.
“Kalau alasannya karena ongkos politik mahal, apa bisa dijamin pemilihan oleh DPRD ongkos politiknya tidak mahal? Saya kira belum tentu,” ujarnya.
Ia juga menilai, pilkada langsung tidak selalu identik dengan politik uang. Menurut Hasbi, masih banyak kepala daerah yang terpilih secara bersih tanpa praktik transaksional.
Sebaliknya, pemilihan melalui DPRD justru dinilai berpotensi memunculkan transaksi politik yang lebih tertutup dan sulit diawasi oleh publik. Kondisi tersebut dikhawatirkan mereduksi prinsip transparansi dalam demokrasi.
Sikap senada disampaikan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah. Ia menegaskan, pilkada langsung tetap menjadi pilihan terbaik untuk memastikan aspirasi masyarakat akar rumput tersalurkan secara adil.
“Pemilihan langsung itu lebih adil karena semua masyarakat punya hak suara yang sama. Kalau lewat DPRD, dikhawatirkan suara rakyat kecil makin tidak terdengar,” kata Amir.
Editor Bayu Mulyana
