CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PAN, Rahmatulloh, mendorong perubahan cara pandang pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi persoalan banjir yang kerap melanda Kota Baja setiap musim hujan.
Menurutnya, banjir tidak boleh terus diperlakukan hanya sebagai musibah tahunan, melainkan harus mulai dilihat sebagai potensi sumber daya air yang dapat dikelola secara strategis.
“Setiap tahun pola masalah kita sama. Begitu hujan besar turun, sebagian wilayah Cilegon langsung kebanjiran. Setelah itu pemerintah sibuk memompa air, membersihkan saluran, lalu selesai. Tahun depan terulang lagi. Cara berpikir seperti ini harus kita akhiri,” ujar Rahmatulloh, Sabtu 17 Januari 2025.
Ia menilai, pendekatan penanganan banjir di Cilegon selama ini masih bersifat reaktif dan jangka pendek. Padahal, di sisi lain, kota industri ini justru menghadapi persoalan keterbatasan air baku untuk kebutuhan masyarakat maupun industri.
“Saya melihat ada ironi besar di kota ini. Di satu sisi kita sering kekurangan air baku, PDAM masih kesulitan sumber air, sementara di sisi lain saat musim hujan jutaan meter kubik air terbuang percuma menjadi banjir. Ini bukti bahwa tata kelola air kita belum benar,” tegasnya.
Rahmatulloh menegaskan, dirinya tidak menyederhanakan persoalan dengan menganggap air banjir bisa langsung dimanfaatkan.
Ia memahami bahwa air banjir di Cilegon banyak tercampur limbah domestik, sedimen, hingga potensi limbah industri. Namun, justru di situlah peran pemerintah dibutuhkan.
“Tugas pemerintah adalah bagaimana merancang sistem agar air hujan ditangkap lebih dulu sebelum menjadi banjir dan sebelum tercemar. Ini soal perencanaan, bukan sekadar respons darurat,” katanya.
Ia pun mengusulkan langkah konkret berupa pembangunan waduk retensi kota, kolam detensi, embung di setiap kecamatan, serta sistem penampungan air hujan yang terintegrasi. Menurutnya, konsep tersebut bukan hal baru dan sudah diterapkan di banyak kota industri di dunia.
“Bangun waduk retensi, kolam detensi, embung, dan sistem rainwater harvesting. Dengan begitu, air hujan yang selama ini menjadi masalah bisa kita ubah menjadi cadangan air potensial,” jelasnya.
Lebih jauh, Rahmatulloh menyoroti peran industri yang dinilainya masih minim dalam pengelolaan tata air kota. Padahal, Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan kebutuhan air yang sangat besar.
“Pabrik berdiri di mana-mana, memakai air dalam jumlah besar, tapi kontribusi industri dalam mengelola tata air kota masih sangat minim. Seharusnya setiap kawasan industri wajib membangun kolam retensi, sistem penampungan air hujan, dan daur ulang air,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Kota Cilegon agar berani membuat kebijakan tegas dengan mengaitkan perizinan industri pada kewajiban pengendalian banjir dan pengelolaan air hujan. Pendekatan imbauan, kata dia, sudah tidak lagi relevan.
“Harus ada aturan yang mengikat. Jangan hanya mengejar investasi, tapi abai terhadap dampak lingkungan,” katanya.
Selain industri, Rahmatulloh juga meminta PDAM Cilegon dilibatkan secara aktif dalam perencanaan jangka panjang ketahanan air kota. Menurutnya, PDAM tidak bisa terus bergantung pada sumber air konvensional.
“Sudah saatnya PDAM mulai merancang pemanfaatan air hujan sebagai sumber air baku alternatif. Ini langkah strategis untuk masa depan,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Rahmatulloh menegaskan komitmennya untuk mengawal agar anggaran daerah diarahkan pada program pengelolaan air yang nyata dan berkelanjutan.
“Kita butuh grand design pengelolaan air perkotaan, bukan proyek tambal sulam setiap kali banjir datang. Hujan tidak bisa kita hentikan, tetapi banjir bisa kita kelola. Kalau dikelola dengan benar, banjir di Cilegon justru bisa menjadi berkah,” pungkasnya.
Editor: Bayu Mulyana
