CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Menjelang satu tahun kepemimpinan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo yang genap pada 20 Februari 2026 mendatang, sejumlah pihak mulai menyampaikan masukan, kritik, dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta dari Fraksi PKS menyampaikan bahwa pihaknya memahami kondisi fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon saat ini tidak dalam situasi ringan.
Menurutnya, Pemkot tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, pemotongan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, serta tekanan defisit anggaran pada tahun sebelumnya.
Situasi tersebut berdampak pada kecepatan realisasi sejumlah program prioritas.
“Kami memahami bahwa Pemkot Cilegon saat ini menghadapi kondisi fiskal yang tidak ringan. Ada efisiensi anggaran, pemotongan dana dari pusat, serta tekanan defisit tahun sebelumnya. Ini tentu berdampak pada percepatan pelaksanaan program,” ujarnya kepada Radar Banten, Selasa (17/2),
Namun demikian, ia menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan dasar kepada masyarakat.
Justru dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan ketepatan dalam menentukan skala prioritas, efektivitas belanja, serta inovasi dalam pembiayaan pembangunan.
Ia mengapresiasi sejumlah program yang tetap berjalan dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti BPJS Gratis dan beasiswa pendidikan.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa ketika sebuah program ditempatkan sebagai prioritas utama, realisasinya tetap bisa dilakukan meski ruang fiskal terbatas.
“Program BPJS Gratis dan beasiswa pendidikan patut diapresiasi. Ini bukti bahwa jika program benar-benar diprioritaskan, tetap bisa berjalan walau kemampuan fiskal terbatas,” katanya.
Di sisi lain, Sitta juga menyoroti masih tertundanya beberapa program, seperti kenaikan kesejahteraan tenaga honorer, bantuan untuk pesantren dan peguron, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan kawasan kumuh, serta lambatnya sejumlah proyek infrastruktur strategis.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penajaman ulang prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam pandangan DPRD, lanjutnya, ada beberapa langkah yang perlu segera dilakukan Pemkot ke depan.
Pertama, melakukan refocusing program prioritas dengan mendahulukan program yang menyentuh langsung masyarakat kecil dan pelayanan dasar.
Kedua, mengevaluasi belanja yang belum produktif dan mengurangi pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, mencari sumber pembiayaan alternatif seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) industri, bantuan provinsi maupun pusat, serta membangun kemitraan strategis.
Keempat, meningkatkan transparansi roadmap realisasi janji politik, termasuk penjelasan mana program yang ditunda, mana yang tetap berjalan, serta target waktunya.
Ia menegaskan, DPRD tidak semata-mata menuntut percepatan, tetapi mendorong agar setiap kebijakan anggaran di tengah keterbatasan fiskal tetap berpihak kepada rakyat dan memiliki perencanaan yang terukur.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, yang diuji bukan hanya kemampuan membangun, tetapi keberanian menentukan prioritas,” tegasnya.
Reporter: Adam Fadillah
Editor: Agung S pambudi
