PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan suspend (penghentian sementara operasional) penyalurkan Makan Gizi Gratis (MBG) terhadap delapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pandeglang.
Sanksi itu diberikan BGN sebagai bentuk penegakan standar kualitas, higienitas, dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG.
Penyebab utama SPPG kena sanksi dihentikan operasionalnya akibat tidak menjalankan SOP BGN, yakni belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum miliki IPAl, pelanggaran SOP keamanan makanan, serta infrastruktur dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan.
Delapan SPPG itu tersebar di Kecamatan Majasari, Labuan, Patia, Banjar, dan Kecamatan Cimanuk. Penghentian dilakukan setelah Satgas MBG melakukan sidak ke sejumlah dapur MBG di Kabupaten Pandeglang.
Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, Satgas MBG mempunyai peran memonitoring dan mengevaluasi dapur-dapur MBG di Kabupaten Pandeglang.
“Jumlah dapur SPPG atau dapur MBG saat ini sudah 195 dapur dari informasi kami susun, kami dapatkan dari Sekretariat Satgas MBG Kabupaten Pandeglang. Dari jumlah ini, memang ada beberapa dapur yang masih belum melaksanakan syarat-syarat sesuai standar BGN,” katanya, Minggu, 24 Mei 2026.
Dari 195 SPPG itu, yang sudah beroperasi melaksanakan kegiatan ada 176 dapur.
“Yang belum operasional itu ada 19 dapur SPPG. Yang 19 ini masih dalam proses untuk beroperasional,” katanya.
Ke-19 dapur MBG belum beroperasi karena ada beberapa syarat belum dilengkapi yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang belum lengkap. Serta persyaratannya belum lengkap.
“Dari 195 dapur, sebanyak 176 dapur SPPG sudah beropesioanal dan baru 133 dapur SPPG sudah ber-SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi),” katanya.
Doni menerangkan, tujuan dari pemerintah mengadakan dapur SPPG ini adalah membuat makanan atau memberikan makan bergizi gratis (MBG) kepada anak-anak, maupun ibu balita, dan orangtua. Program ini merupakan program yang bagus, yang baik yang harus dikawal bersama-sama.
“Kawal oleh pemerintah, kawal oleh Satgas dan kawal oleh masyarakat. Dan kami dari Satgas akan selalu menerima masukan-masukan dari masyarakat, kami akan tindaklanjuti, kami sikapi, kami koordinasikan, hasil koordinasi kami dengan temen-temen dari korwil maupun BGN, ada beberapa dapur SPPG kita suspend,” katanya.
Doni menegaskan, jumlah dapur disuspend oleh BGN sebanyak 8 dapur SPPG. Salah satunya dapur SPPG Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari.
“Pada saat sidak oleh Satgas Pusat, ada beberapa belum memenuhi persyaratan. Jadi semua syarat harus dipenuhi dulu oleh dapur SPPG sebelum operasional,” katanya.
Satqas tingkat pusat dan daerah tentunya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pada dapur-dapur SPPG. Serta akan melakukan sidak pada dapur belum memenuhi persyaratan.
“Kami mohon kepada Mitra BGN, atau PAC dapur SPPG agar ikuti aturan sudah ditentukan oleh BGN. Pastinya akan berjalan dengan lancar dan kami berharap SPPI dan mitra harus seiring dan sejalan,” katanya.
Intinya kerjasama baik, sehingga dapur ini bisa berjalan secara maksimal memberikan makan bergizi gratis buat anak anak itu akan lebih baik lagi. Pastikan masakan diberikan kepada anak-anak adalah mempunyai nilai gizi yang baik.
“Sehingga tumbuh kembang anak-anak bisa kita pantau bersama-sama tujuan dari pemerintah kedepan itu adalah bagaimana Indonesia emas 2045. Program ini sangat luar biasa menunjang penanganan stunting,” katanya.
Editor: Agus Priwandono
