SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Serang mendorong dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar higiene dan sanitasi. Di Kota Cilegon, seorang wali murid mengeluhkan rasa dan kondisi makanan yang diterima anaknya. Kedua persoalan itu muncul di wilayah pelayanan yang berbeda.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan pemerintah daerah mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
RelatedPosts
“Kami memperkuat pelayanan terhadap penerima manfaat. Makanya, kami mendorong agar SLHS semuanya 100 persen,” ujar Najib, Senin (28/9/2026).
Najib menyebut sekitar tujuh hingga 10 SPPG di Kabupaten Serang masih dalam tahap penyelesaian. Ia belum menjelaskan apakah yang dimaksud adalah penyelesaian pembangunan dapur, persyaratan operasional, atau proses sertifikasi. Jumlah keseluruhan SPPG di Kabupaten Serang juga belum disebutkan.
Menurut Najib, berdasarkan informasi yang diterima Pemkab Serang dari Badan Gizi Nasional (BGN), dapur yang telah siap akan diaktifkan secara bertahap sesuai pemetaan kebutuhan pelayanan di setiap wilayah.
Wali Murid di Cilegon Keluhkan Makanan
Di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, seorang wali murid bernama Ipong mengaku anaknya kerap membawa pulang makanan MBG karena tidak menyukai menu yang disajikan.
“Anak saya enggak mau makan. Sering dibawa pulang, itu juga kadang tidak dimakan,” ujar Ipong, Senin (28/9/2026).
Ipong mengatakan beberapa menu terasa terlalu asin. Ia juga mengaku pernah mendapati makanan yang menurutnya terasa seperti sudah basi.
“Kadang masakannya basi, terlalu asin juga. Jadi anak-anak enggak mau makan,” katanya.
Kondisi makanan yang dikeluhkan Ipong belum dipastikan melalui pemeriksaan. Keluhan tersebut juga tidak berkaitan langsung dengan SPPG di Kabupaten Serang yang dibahas Najib.
Koordinator Wilayah BGN Kota Cilegon Lukiyah mengatakan pihaknya akan memeriksa keluhan tersebut dan memantau pelaksanaan MBG di sekolah.
“Iya, Pak, dari kita akan cek dan ditindaklanjuti. Kita juga akan evaluasi dan monitoring ke sekolahnya,” kata Lukiyah.
Menurut Lukiyah, pihaknya membutuhkan data siswa yang bersangkutan untuk menelusuri keluhan. Ia mengatakan tenaga ahli gizi juga dapat memberikan edukasi di sekolah.
“Makanya tadi saya tanya, kita butuh data anaknya juga agar nanti ahli gizi bisa edukasi gizi ke sekolahnya,” ujarnya.
Kepala Satgas MBG Kota Cilegon sekaligus Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan akan mengoordinasikan keluhan tersebut dengan pihak penyelenggara.
“Nanti dikoordinasikan dulu. Saya akan beri masukan ke Korwil SPPG-nya,” kata Aziz.
Hingga keterangan itu disampaikan, belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan kondisi makanan yang dikeluhkan Ipong. Keterangan yang tersedia juga belum mengidentifikasi waktu pembagian makanan, sekolah, dan SPPG pemasoknya.
Pemkab Serang Akan Periksa Proses Memasak
Di Kabupaten Serang, Najib mengatakan Satgas Percepatan MBG akan memperkuat pemeriksaan langsung di dapur, termasuk saat makanan diolah. Pengawasan itu ditujukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan pada penerima manfaat.
“Satgas akan melibatkan seluruh Korcam BGN untuk intensif melakukan tinjauan lapangan pada saat mereka memasak,” katanya.
Menurut Najib, pemeriksaan akan diprioritaskan pada dapur yang pelayanannya dinilai belum maksimal. Kepala SPPG juga diminta disiplin menjalankan standar operasional prosedur.
Pemkab Serang turut menyiapkan pengawasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dapur MBG dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup.
Selain pengawasan dapur, Najib mengatakan jangkauan MBG akan dievaluasi bersama koordinator wilayah BGN. Pelayanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang belum terjangkau secara maksimal akan dioptimalkan melalui dapur terdekat.
Najib menilai perluasan layanan tersebut dapat mendukung penanganan stunting. “Sangat signifikan pengaruhnya dalam rangka menurunkan angka stunting,” katanya.
Namun, ia belum memerinci jumlah penerima manfaat dari ketiga kelompok itu maupun data perubahan angka stunting di Kabupaten Serang. Dengan keterangan yang tersedia, besarnya dampak MBG terhadap penurunan stunting di wilayah tersebut belum dapat dinilai.
Pemkab Serang juga ingin menghubungkan BUMDes, koperasi, UMKM, petani, dan peternak dengan pengelola dapur sebagai pemasok bahan pangan. Najib belum menyebut jumlah pelaku usaha lokal yang telah masuk ke rantai pasok MBG.
Pengamat Minta Rekrutmen Ahli Gizi Dievaluasi
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ahmad Sururi menilai evaluasi MBG perlu mencakup tata kelola dan kompetensi tenaga yang terlibat, selain fasilitas serta kelengkapan administrasi dapur.
Sururi mempertanyakan standar dan mekanisme perekrutan ahli gizi di SPPG. Menurut dia, kompetensi ahli gizi berkaitan dengan penyusunan menu dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
“Selama ini bagaimana mekanisme dan perekrutannya? Apakah sudah transparan? Apakah sudah sesuai prosedur?” ujarnya.
Ia meminta pemerintah meninjau pelaksanaan program secara menyeluruh agar persoalan tidak hanya ditangani setelah muncul keluhan.
“MBG ini tidak hanya dievaluasi, tetapi harus diatur ulang programnya, dan ini tidak mudah,” kata Sururi.
Meski menyampaikan kritik, Sururi menilai MBG tetap dibutuhkan masyarakat. Ia meminta jumlah SPPG dan besarnya anggaran diikuti manfaat yang dapat dirasakan penerima program. (mas)
