SERANG – Menteri Dalam Negeri memberikan banyak catatan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Rano Karno Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus LKPj Yoyon Sujana.
“Kalau dari hasil konsultasi dengan Kemendagri setidaknya lebih dari sepuluh rekomendasi. Arahan dari Kemendagri itu cukup banyak poin-poinnya. Saya perkirakan lebih dari sepuluh lah rekomendasinya. Yang urgent itu persoalan aset, infrastruktur dan lelang,” ujar Yoyon, Jumat (13/5/2016).
Pansus sendirinsaat ini sudah sampai pada tahap finalisasi untuk mematangkan poin-poin yang akan menjadi rekomendasi auntuk LKPj Gubernur Banten Rano Karno tersebut. “Semua hasil studi banding, konsultasi Kemendagri dan uji petik ajan kami finalisasi pada Senin pekan depan, kemudian dilakukan pleno, dan kami sampaikan rekomendasinya pada paripurna yang rencananya dilaksanakan pada 23 Mei nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni mengatakan, beberapa catatan Pansus LKPj pada LKPj Gubernur Banten terkait manajemen aset, pegawai non-ASN, gagal lelang dan realisasi rendah pada beberapa SKPD.
Dalam rekomendasi ini, lanjutnya, pihaknya memberikan beberapa masukan agar persoalan-persoalan tersebut bisa segera diatasi oleh Pemprov Banten. (Bayu)
