SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah catatan yang harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Salah satunya memperbanyak CCTV di area gedung DPRD Provinsi Banten, khususnya ruangan rapat.
Menurut Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Banten, Deni Hermawan, rencananya baik area dalam dan luar gedung DPRD Provinsi Banten akan dilengkapi dengan CCTV, agar seluruh aktivitas bisa termonitor. “Kebutuhannya belum kita ketahui, yang pasti di setiap ruang rapat akan kita pasang CCTV, luarnya ada monitor. Kita juga berencana akan membuat ruangan pusat kontrol,” ujar Deni, saat ditemui setelah melakukan pertemuan dengan KPK di Gedung Serba Guna DPRD Banten, Kamis (19/5).
Untuk mewujudkan rencana tersebut, sementara ini menurut Deni, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp600 juta. Namun apakah anggaran tersebut mencukupi untuk seluruh kebutuhan pengadaan CCTV atau tidak, Deni mengaku belum mengetahui secara pasti.
Pengadaan CCTV sendiri berkaitan dengan salah satu arahan penting dari KPK, yaitu penataan gedung DPRD. Soal penataan gedung, lanjut Deni, arahan dari KPK semua aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan fungsi DPRD diupayakan dilaksanakan di gedung DPRD. Karena itu dengan segala keterbatasan yang ada, Sekwan melakukan pembenahan-pembenahan.
Sementara itu, salah satu anggota tim supervisi KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan, pemasangan CCTV merupakan hal yang standar dilakukan di lembaga pemerintahan. Pemasangan tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui pembahasan yang dilakukan oleh anggota DPRD.
“Pemasangan CCTV standar saja, di tempat lain juga sama. Khusus untuk dewan, kita juga ingin membenahi dari sisi aturan. Kedua, mendorong rapat-rapat dilakukan di gedung dewan, jangan lagi di luar, tidak efektif dan menghamburkan anggaran,” paparnya. (Bayu)












