SERANG – Kepala Sub-Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Banten Damanhuri menyebut Provinsi Banten memiliki potensi terjadinya konflik kerukunan umat beragama atau konflik yang berbau Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
“Konflik kerukunan itu kan dinamis, jadi sangat besar kemungkinan konflik akan selalu terjadi, terutama pada masyarakat yang anti terhadap non muslim dan budaya asing,” kata Damanhuri, Rabu (29/6/2016).
Ia menuturkan, warga di Provinsi Banten yang fanatik terhadap agama masih besar. Hal itu berdasarkan temuan beberapa waktu lalu. Apalagi saat kasus perda soal penyakit masyarakat di Kota Serang yang menajadi polemik nasional, warga muslim menduga polemik itu membesar lantaran ulah umat non muslim yang secara sengaja melakukannya, padahal belum terbukti.
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya konflik SARA, pihaknya secara intens memberikan pemahaman dan pembinaan kepada pemuka masyarakat, terutama pemuka agama di Banten.
Ia menilai, jika tidak diberikan pemahaman yang detail mengenai toleransi akan berdampak pada terganggunya nilai sosial masyarakat, apalagi kehadiran warga asing membawa budaya yang berbeda.
“Kasus yang dipicu dari persoalan agama misalnya, tragedi penyerangan kaum Ahmadiyah di Cikesik, tragedi pembantaian di Tobelo, Maluku Utara, dan pembakaran masjid di Papua. Bahkan, pemerintah menyebutkan tahun 2010 silam merupakan tahun meningkatnya kasus SARA yakni mencapai 93 kasus,” ujarnya.
Ia mengatakan, Banten menjadi daerah rawan konflik dapat dihindari dengan menguatkan akidah di masing masing agama melalui pemuka tokoh masyarakat dan agama. (Ade F)
