SERANG – Kasus korupsi pengadaan 18 pesawat latih dan dua link simulator di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Kabupaten Tangerang tahun 2010 senilai Rp138,8 miliar nampaknya masih akan berujung panjang. Hal ini karena vonis majlis hakim Pengadilan Tipikor Serang terhadap ketiga terdakwa dianggap terlalu ringan.
Vonis dijatuhkan oleh majlis hakim, Epiyanto, kepada Direktur PT Pasific Putra Metropolitan, Bayu Wijongko, selama dua tahun penjara. Sedangkan Kepala Bagian Administrasi STPI, Arwan Aruchyat dan IGK Rai Darmaja masing-masing divonis satu tahun penjara.
Selain dijatuhi hukuman pidana penjara, ketiga terdakwa diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider satu bulan kurungan penjara. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU Kejagung RI yang menuntut enam dan empat tahun penjara terhadap ketiga terdakwa.
Selain menjatuhkan vonis ringan, Majlis Hakim Epiyanto menghapuskan tuntutan uang pengganti dari kerugian negara sebesar Rp19.754.107.130 terhadap terdakwa Bayu Wijongko. Alasannya, kerugian negara telah disita oleh negara melalui KPK yang melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazarudin terkait kasus korupsi proyek Hambalang.
Meskipun tidak terlibat dalam proyek pesawat latih dan link simulator, namun karena M Nazarudin selaku pemilik saham mayoritas PT Pasific Putra Metropolitan penyitaan oleh KPK dimasukan kedalam penggantian uang pengganti.
Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Serang Anton Praharta menyatakan memori banding jaksa penuntut umum sudah diterima dan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Banten. “Jaksanya banding untuk terdakwa Bayu Wijongko dan Arwan Aruchyat. Tadi sudah sampaikan bandingnya oleh jaksa hari ini dan hari ini juga sudah saya laporkan ke Pengadilan Tinggi Banten,” ujar Anton Praharta, Selasa (15/12/2015).
Pada persidangan Kamis (10/12/2015) lalu, Ketua Majelis Hakim Epiyanto menyatakan ketiga terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Ketiganya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP.
Menanggapi vonis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung RI memastikan mengambil langkah banding atas putusan majelis hakim. (Wahyudin)
