SERANG – Awal 2016 menjadi babak baru bagi penyatuan wilayah hukum Kabupaten Tangerang ke dalam wilayah hukum Polda Banten. Meski sebelumnya, penyatuan wilayah hukum ini menjadi kontroversi karena sebagian masyarakat Tangerang menolak untuk bergabung ke dalam wilayah hukum Polda Banten, tapi tampaknya tidak akan berpengaruh terhadap keputusan Kapolri.
“Pembahasan Kabupaten Tangerang sudah masuk di Pimpinan (Polri) kami. Semoga tidak lebih dari Januari 2016 sudah ada keputusan. Kita masih evaluasi dan pertimbangan serta masukan dari masyarakat. Tapi yang pasti Januari kepastiannya,” ujar Kapolda Banten, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, ketika rilis akhir 2015 di aula serba guna Mapolda Banten, Senin (28/12/2015).
Sebelumnya, Kapolda Banten mengaku telah diundang oleh pihak Mabes Polri untuk melakukan pembahasan terkait hal ini. Ia memastikan bahwa wilayah yang kuat kemungkinan akan menjadi bagian Polda Banten adalah wilayah Kabupaten Tangerang. “Kalau Kota Tangerang dan Tangsel itu masih tersendiri. Kabupaten Tangerang yang kelihatannya akan masuk Polda Banten di awal tahun depan.”
Sebelumnya, sejumlah warga Tangerang menemui Gubernur Banten, Rano Karno, untuk menyampaikan aspirasi mereka menolak bergabung dengan Polda Banten. Selama ini meski wilayah Tangerang di bawah Provinsi Banten, empat kepolisian resor di Tangerang berada di bawah Polda Metro Jaya.
Warga menilai selama ini Polda Metro Jaya sudah memberikan kenyaman dan keamanan bagi warga Tangerang. Alasan warga menolakan ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), untuk hidup dengan layak dengan kehidupan sosial ekonomi yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera dalam wilayah Jabodetabek di bawah kendali keamanan Polda Metro Jaya. (Wahyudin)
