SERANG – Ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp1,19 triliun dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2015. Politisi Gerindra menilai Gubernur tidak bisa bekerja.
“Yang muncul dalam nota pengantar LKPj Gubernur Banten Tahun Anggaran 2015 tadi di rapat paripurna yang menjadikan terjadinya Silpa itu menyangkut persoalan-persoalan lama,” kata salah satu Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat, kepada Radar Banten Online, Kamis (14/4/2016).
Ade menjelaskan, persoalan yang muncul di antaranya pembangunan Waduk Sindang Heula, Gubernur mengungkapkan bahwa persoalan terjadi dipembebasan lahan, terdapat perbedaan harga yang diinginkan oleh warga.
“Seperti itukan persoalan-persoalan lama, Ahok (Gubenur DKI Jakarta-red) saja bisa turun tangan, Gubernur Banten turunlah, turun ke masyarakat melakukan pendekatan yang khusus. Ini disebabkan karena gubernur membiarkan persoalan-persoalan lama,” kata Ade.
Selain itu, kata Ade, Pelayanan RSUD Banten, yang senilai Rp20 milyar yang menjadi temuan oleh BPK pada tahun lalu, tapi tidak ada tindaklanjut yang konkret. “Masa sih gubernur tidak tahu malah diam saja. Bisa jadi kalau strukturnya seperti itu, bisa disclaimer lagi seperti yang terjadi pada tahun 2014 silpanya 1,4 triliun dan sekarang Rp1,1 triliun,” katanya.
Pansus harus kritis memberikan rekomendasi yang keras, tegas dan konkrit, karena amanat Undang-Undang hanya pada rekomendasi saja.
Diketahui, selain target pendapatan tidak tercapai, target belanja daerah Pemprov Banten tahun anggaran 2015 pun tidak sesuai target. Menurut penjelasan Gubernur Banten Rano Karno saat rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, rencana belanja daerah pada APBD Perubahan 2015 sebesar Rp9,27 triliun.
“Jumlah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp4,98 triliun dan angaran belanja langsung Rp4,29 triliun. Dalam pelaksanaan program kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap Rp8,08 triliun. Ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp1,19 triliun,” kata Rano Karno. (Fauzan Dardiri)
