JAKARTA – Salah satu masalah dalam pendaftaran haji adalah akses. Jamaah calon haji harus menempuh perjalanan ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) di ibukota kabupaten. Padahal Kemenag memiliki jaringan kantor urusan agama (KUA) di kecamatan, yang lebih dekat dengan masyarakat.
Kemenag menggulirkan wacana membuka akses pendaftaran haji di tingkat KUA. Jika rencana ini berhasil diterapkan, jamaah calon haji tentu tidak perlu repot-repot keluar tenaga dan ongkos ke ibukota kabupaten.
Kasubdit Pendaftaran Haji Kemenag M Noer Alya Fitra mengatakan, wacana membuka pendaftaran haji di KUA adalah inovasi yang bagus. Sebab KUA merupakan perwakilan Kemenag di kecamatan. “KUA adalah ujung tombak layanan Kemenag di daerah-daerah,’’ jelasnya. Dengan inovasi itu, masyarakat sudah tidak perlu lagi repot-repot ke ibukota kabupaten untuk sekadar mendaftarkan haji.
Meskipun begitu pejabat yang akrab disapa Nafit itu, mengatakan inovasi membuka pendaftaran haji di KUA perlu penguatan yang maksimal. Misalnya untuk urusan pegawai. Menurutnya rata-rata Kemenag hanya memiliki dua orang pegawai permanen. Jika tidak diperkuat kapasitasnya, bisa kewalahan meladeni pendaftaran haji yang trennya meningkat setiap tahun. Selain itu kelengkapan teknis seperti komputer dan jaringan internet untuk sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) harus tersedia.
Pakar haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi mengatakan, rencana Kemenag membuka layanan pendaftaran haji di KUA harus diapresiasi. Namun dia mengingatkan Kemenag pusat harus benar-benar mempersiapkan dengan matang implementasi rencana itu. “Persiapan tidak sekedar mengirim perangkat komputer dan sambungan internet saja,’’ jelasnya.
Lebih dari itu Dadi mengatakan, Kemenag harus menyiapkan kapasitas pegawai di KUA. Sebab selama ini layanan dominan di KUA hanya pencatatan nikah dan pendidikan madrasah saja. Dia tidak ingin informasi-informasi pendaftaran haji untuk masyarakat justru menurun kualtiasnya ketika disampaikan oleh petugas di KUA.
Menurut Dadi pendampingan penyiapan kapasitas petugas haji di KUA memang cukup berat. Pasalnya jumlah KUA nyaris sama dengan jumlah kecamatan di Indonesia. Dia mengusulkan supaya Kemenag di kabupaten/kota menggandeng perguruan tinggi Islam setempat untuk pendampingan petugas haji di KUA. “Sekali lagi untuk inovasi pelayanan publik, rencana Kemenag ini harus kita apresiasi,’’ pungkasnya. (jpnn/zis/ags)
