CILEGON – Polemik razia rumah makan milik Saeni, di Kota Serang, mulai berdampak luas bagi bisnis rumah makan. Di Cilegon, kini semakin banyak rumah makan yang terang-terangan membuka usaha pada siang hari. Padahal, Walikota Cilegon juga telah mengeluarkan surat edaran Nomor: 556.322/1170/POLPP/2016 mengenai penutupan penyelenggaraan hiburan dan restoran/rumah makan selama Ramadan.
Dalam surat itu ditegaskan warung nasi atau restoran boleh beroperasi setelah pukul 16.00 WIB. Pantauan Radar Banten, rumah makan yang buka antara lain di belakang Supermall, di sepanjang Jalan Raya Cikuasa Atas, serta di Jalan Raya Anyar. Ada warung nasi yang berjualan dengan menutup bagian depan warungnya, ada juga yang hanya buka sebagian pintunya.
Salah satu pemilik warung makan yang menolak menyebutkan nama mengaku tidak punya pilihan. Ia harus tetap membuka usahanya agar tetap punya pendapatan. “Sebetulnya saya hanya bisa usaha dagang makanan saja, kalau misalkan saya tutup dan enggak dagang. Mau nyari uang di mana lagi, sedangkan uang hasil dagang makanan ini biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya, kemarin.
Kata dia, masalah buka atau tutup warung nasi di Cilegon sebaiknya jangan dikait-kaitkan dengan masyarakat yang sedang berpuasa. Sebab, ada juga masyarakat lain yang tidak menjalankan puasa selama Ramadan. Untuk itu dia meminta agar pemerintah dan instansi terkait bisa memahami hal itu. “Sebetulnya kan enggak semua masyarakat puasa, kita ini dagang nyari duit. Kalau kita enggak usaha mau makan apa,” ujarnya.
Kepala Satpol PP Cilegon Ujang Sukirman mengatakan, sesuai surat edaran Walikota, seharusnya tidak boleh ada warung nasi yang membuka usahanya sebelum pukul 16.00 WIB. Namun, pihaknya tidak bisa segera melakukan tindakan, melainkan harus menempuh beberapa tahapan terlebih dahulu. “Pada dasarnya semua warung makan harus tutup, tapi pengawasannya diserahkan ke trantib masing-masing kecamatan,” katanya.
Menyikapi permasalahan ramainya masyarakat yang menyalahakan Satpol PP terkait razia rumah makan di Kota Serang, Ujang mengaku serba salah. Sebab, di satu sisi sebagai penegak Perda, tentu setiap putusan dari pimpinannya harus dilaksanakan agar tercipta ketertiban.
Di sisi lain, Satpol PP disalahkan. “Kasihan Pol PP Kota Serang, enggak ada yang membela, termasuk dari pimpinannya. Bahkan sejumlah pejabat mulai daerah hingga pusat menyalahkan Satpol PP karena dianggap enggak sesuai prosedur. Di televisi, internet, koran banyak yang memberitakan arogan, overacting, tidak manusiawi. Jadi mesti bagaimana Satpol PP ini? Kasihan,” ujarnya. (Adib F/Radar Banten)
