JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ditjen Pajak dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kerjasama dan koordinasi penegakan hukum pajak. Kerjasama ini untuk memaksa penunggak pajak membayar tagihan pajak sebelum dilakukan penyanderaan (gijzeling), hal ini sejalan dengan ditetapkannya 2016 sebagai tahun penegakan hukum pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, kerjasama yang dilaksanakan hari ini untuk menciptakan koordinasi dan kerjasama yang lebih kuat dan terpadu antara Ditjen Pajak dan Polri terutama dalam hal penegakan hukum.
“Kerjasama ini sudah sejak 2012. Pada awal tahun 2016 disepakati pedoman kerja yang lebih konkret tentang alur kerjasama dan itu sudah memberikan langkah-langkah konkret yang dilakukan teman-teman di KPP (Kantor Pelayanan Pajak-Red) kalau gijzeling bagaimana prosedurnya,” ujarnya di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (20/6).
Yoga menambahkan, selain bantuan pemaksaan gijzeling, Polri juga memberikan bantuannya dalam hal pengawalan selama penagihan, intelejen, penyidikan, dan penegakan hukum pajak lainnya.
“Secara nasional hingga 10 Juni 2016, Ditjen Pajak dengan bantuan Polri telah melaksanakan tindakan penyanderaan atas 25 penanggung pajak dengan nilai tagihan mencapai Rp106 miliar. Untuk wilayah Jakarta, penyanderaan dilakukan terhadap tiga penanggung pajak dengan total tagihan Rp4,6 miliar”, imbuh Yoga.
Pada kesempatan yang sama, Kabag Banops Rokowas PPNS Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Heru Sulistianto menyampaikan, sebelum adanya kesepakatan kerjasama (MoU) kedua belah pihak, Polri bersama Ditjen Pajak sebenarnya sudah menjalin kerjasama. Sayang, tidak begitu berjalan dengan baik.
Untuk itu, dengan adanya kerjasama ini, dia berharap agar tahun penegakan hukum bagi Ditjen Pajak berjalan dengan baik. Terutama untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kerjasama dengan Ditjen Pajak ini sebelum adanya MoU sudah terjalin. Di sini sudah berjalan dan kita laksanakan untuk pengamanan dan penegakan hukum perpajakan,” pungkasnya. (Ifan Roughbi)
