SERANG – Dalam rangka mendukung aturan perpajakan di Indonesia yakni pengampunan pajak atau tax amnesty yang pada bulan Juni lalu disahkan oleh Presiden Joko widodo. Bank Mandiri selaku perwakilan bank BUMN (badan usaha milik negara) yang ikut serta mendukung disahkannya tax amnesty melakukan sosialisasi kepada para nasabah Bank Mandiri di Le Dian Hotel Kota Serang, Senin (18/7).
Area Head Bank Mandiri Cilegon, Dedi Supriadi menjelaskan, kegiatan yang telah rutin diadakan setiap tiga bulan sekali ini telah mendapat respon yang positif dari para nasabahnya. “Ini kegiatan yang kedua, yang pertama kemarin di Cilegon. Hari ini (kemarin,-red) kita lakukan karena bertepatan dengan diberlakukannya undang-undang mengenai tax amnesty,” jelasnya.
Menurutnya, tax amnesty diberlakukan karena setiap tahun penerimaan pajak negara tidak pernah mencapai target, kalah dengan negara tetangga. “Segala program telah diluncurkan, tahun 2016 ini sebenarnya tahun penegakkan hukum pajak, maka dari itu program tax amnesty ini lebih bertujuan untuk membangun perekonomian makro untuk pertumbuhan dana yang masuk melalui repartriasi,” ungkapnya.
“Artinya tax amnesty kan penghapusan pajak, yang seharusnya terhutang tidak dilakukan pemeriksaan administrasi dan pelepasan tindak pidana perpajakan, jadi bagi nasabah yang belum mendaftarkan tax amnesty agar segera daftarkan dirinya. Karena tahun 2018 nanti tidak ada data perbankan yang tidak bisa diakses oleh mesin, adanya tax amnesty ini merupakan payung hukum,” katanya.
Keuntungan mendaftarkan tax amnesty di antaranya, tidak membayar pajak, tidak akan dikenakan sanksi administrasi, adanya jaminan kerahasiaan data yang tidak bisa diminta dan diberikan oleh siapapun, dan bila itu terjadi akan di pidana 5 tahun lamanya.
“Semua dapat ikut, tapi ada batasan mereka yang berkas penyidikannya sudah P-21 sudah lengkap, yang saat ini sedang dalam proses peradilan, dan yang saat ini sedang dalam proses pidana. Semua bisa ikut tax amnesty tapi harus punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dulu,” ujarnya.
Namun terdapat sisi kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat yang mengikuti tax amnesty, karena masyarakat diharuskan untuk melunasi tunggakkan pajak pokok, pajak yang terdapat di SSP (surat setoran pajak), mencabut semua permohonan terkait restitusi (ganti kerugian). (Wirda)
