PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Gelontoran dana Rp 200 triliun dari pemerintah pusat ke bank-bank milik negara membuka peluang besar bagi koperasi di daerah. Di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 339 Koperasi Merah Putih menyatakan kesiapan untuk mengajukan pinjaman ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Suntikan dana tersebut datang dari Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dan dialokasikan ke lima bank, yakni Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Setiap bank memperoleh porsi besar, dengan Bank BRI, Mandiri, dan BNI masing-masing menerima Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.
Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pandeglang, Bunbun Buntaran, mengatakan bahwa koperasi-koperasi di daerahnya sudah menyiapkan diri untuk memanfaatkan peluang tersebut.
“Dan sudah siap mengajukan pinjaman. Salah satunya Koperasi Desa Merah Putih Desa Kertasana yang secara prinsip sudah oke,” kata Bunbun kepada RADARBANTEN.CO.ID di ruang kerjanya, Selasa, 16 September 2025.
Namun, meskipun kesiapan di tingkat daerah sudah cukup matang, secara regulasi bank masih belum tersedia petunjuk teknis terkait pengajuan pinjaman koperasi ke Himbara.
“Belum ada regulasi kaitan proses pengajuan pinjaman ke Himbara. Nah kemarin kan dilakukan pergantian Menteri Keuangan dan Menkeu baru yaitu Purbaya telah menyuntik Himbara Rp 200 Triliun,” jelasnya.
Bunbun juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan sempat menyampaikan niat untuk menurunkan bunga pinjaman koperasi agar lebih terjangkau.
“Kemudian, Menkeu Purbaya juga memberikan penjelasan kaitan bunga pinjaman koperasi kalau tidak salah jangan 6 persen tapi 4 persen,” ujarnya.
Meski regulasi belum diterbitkan, Bunbun mengaku sudah mulai menjalin komunikasi dengan pihak bank, khususnya Bank BRI, untuk mempersiapkan proses selanjutnya.
“Untuk sementara ini dari pihak Bank BRI belum turun juknas dan juknisnya. Dan kita saat ini masih menunggu dan berharap bisa secepatnya karena memang secara prinsip Koperasi Merah Putih ada yang sudah siap mengajukan pinjaman,” katanya.
Dengan potensi dana triliunan dan koperasi yang sudah siap bergerak, kini harapan tertuju pada percepatan regulasi dari pemerintah pusat agar proses pencairan pinjaman segera terealisasi. Jika terwujud, ini bisa menjadi langkah besar dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan penguatan koperasi desa di Pandeglang.
Editor: Merwanda
