SERANG – Ketua Umum DPP Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menilai Hari Santri Nasional dan Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap kontribusi para santri dan pondok pesantren di Indonesia.
Ditemui setelah pembukaan Pospenas VII tahun 2016 di Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Kota Serang, Sabtu (22/10),pria yang akrab disapa Romy ini menilai penyelenggaraan even nasional tiga tahunan ini memiliki value yang tinggi.
“Saya rasa Hari Santri Naaional ini merupakan bentuk rekognisi atau pengakuan negara terhadap peran sejarah kaum santri terhadap Indonesia. Hari ini kita memperingati Hari Santri Nasional, itu menunjukkan Presiden, yang juga yang telah mencanangkannya (Hari Santri) tahun lalu pada 22 Oktober di Istiqlal, memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap keberadaan santri di Indonesia,” ujarnya kepada sejumlah awak media.
Romy melanjutkan, keberadaan pondok pesantren yang angkanya telah mencapai 28.961, beserta santri-santri merupakan komponen yang penting dalam membangun dan menjaga moralitas bangsa. “Kita tahu persis gelombang globalisasi begitu kencang menyerbu Indonesia, dan benteng besarnya untuk menghadang itu adalah pondok pesantren dan santri,” ujarnya.
Dengan dibukanya Pospenas langsung oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan jika santri mempunyai kemampuan yang beragam, bukan hanya sekadar berbicara agama, tapi juga dalam olahraga dan seni.
Romy melanjutkan, setelah negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan pondok pesantren dan santri sebagai komponen penting, bukan hanya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, juga mengisi kemerdekaan Indonesia. PPP akan mendorong rencana undang-undang tentang pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan. Ini bisa menjadi landasan penambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendiddikam madrasah di Indonesia
“Kita ketahui kehidupan pondok pesantren masih kurang dari cukup, ada satu kamar yang diisi oleh puluhan santri, dan itu cukup memprihatinkan,” ujarnya.
Selain terkait anggaran peningkatan kualitas, PPP menurut Romy, akan mendorong agar pendidikan salafi bisa dosetarakan dengan madrasah. Hal tersebut berlandaskan peraturan Kementrian Agama yang memberikan penyetaraan berupa sertifikasi yang disebut mu’adalah atau penyamaan antara pendidikan salafi dan madrasah yang sudah bergabung ke kurikilum nasional. “Kami berharap hal ini bisa menjaga dasar disetarakan pendidikan salafi dan madrasah. Jika ini bisa dilakukan yang sebelumnya informal menjadi formal,” ujarnya. (Bayu)
