SERANG – Pemprov Banten setiap tahun menggelontorkan ratusan miliar rupiah bantuan keuangan untuk kabupaten kota. Namun, bantuan keuangan itu tidak pernah terserap seratus persen. “Realisasi bantuan keuangan kabupaten kota tahun anggaran 2016 secara keseluruhan mencapai 99 persen, hanya ada tiga daerah yang serapannya tidak sampai 100 persen,” kata Kepala Biro Ekbang Pemprov Banten Mahdani, Selasa (3/1).

Tahun anggaran 2016, ‎Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota sebesar Rp534 miliar atau naik Rp1 miliar dibanding tahun anggaran 2015 yang hanya Rp533,093 miliar. Namun, anggaran setengah triliun untuk kabupaten kota tersebut hingga akhir Desember 2016 masih tersisa Rp3 miliar karena terserap hanya Rp531 miliar‎.

Menurut Mahdani, tiga daerah yang serapan bantuan keuangan tahun anggaran 2016 tidak mencapai 100 persen yaitu Kota Serang tersisa ‎Rp2,5 miliar, Kabupaten serang tersisa Rp350 juta, dan Kabupaten Lebak tersisa Rp150 juta. “Hingga 29 Desember kemarin, anggaran bantuan keuangan kabupaten kota tersisa Rp3 miliar yang berpotensi menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2016,” ungkapnya.

Berdasarkan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, bantuan keuangan kabupaten kota Rp534 miliar dialokasikan paling besar untuk Kabupaten Lebak sebesar Rp165,761 miliar, selanjutnya Kabupaten Tangerang Rp110,478 miliar, Kabupaten Serang Rp91,768 miliar, Kota Serang Rp64,494 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp45,982 miliar, Kota Cilegon Rp25,837 miliar, Kota Tangerang Rp21,160 miliar, dan Kota Tangerang Selatan Rp9,065 miliar.

Kendati anggaran bantuan keuangan kabupaten kota menyumbang silpa, namun Mahdani menyebutkan secara keseluruhan serapan APBD 2016 meningkat dibandingkan tahun anggaran 2015. Kenaikan realisasi fisik mencapai 12 persen, kenaikan penyerapan keuangan naik lima persen dan penurunan silpa lebih dari tiga persen.

“Capaian realisasi keuangan mencapai 95 persen, itu berasal dari penyerapan belanja tidak langsung sebesar Rp5,3 triliun dari pagu Rp5,9 triliun dan belanja langsung kurang lebih Rp3,1 triliun dari pagu Rp3,3 triliun,” ungkapnya.

Mahdani melanjutkan, ‎untuk serapan belanja tidak langsung, serapan paling tinggi dari belanja hibah mencapai 98,22 persen, dan bantuan keuangan kabupaten kota, desa dan partai politik mencapai 98,32 persen. “Adapun serapan paling rendah belanja tidak langsung adalah pos belanja tidak terduga yang hanya terserap Rp98 juta dari pagu Rp29 miliar atau 0,34 persen,” ungkapnya.

“Kami sudah sampaikan laporan evaluasi triwulan IV APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2016 kepada Plt Gubernur Banten akhir Desember kemarin. Beberapa SKPD masih ada yang dalam proses pencairan, nanti kita lihat tanggal 5 Januari hasil akhirnya akan ketahuan finalnya, karena Pergub mengamanatkan bahwa laporan bulanan itu batas akhirnya tanggal 5. Nanti akan saya umumkan,” jelas Mahdani.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina meminta delapan kabupaten kota segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kabupaten kota tahun 2016 yang sudah diserapnya. “Tahun ini hampir 100 persen serapan bantuan keuangan kabupaten kota, itu lebih baik dibanding tahun lalu yang di bawah 90 persen. Tapi harus diingatkan terkait laporan pertanggungjawabannya harus sesegera mungkin, karena batas akhirnya hingga 10 Januari mendatang,” katanya.

Menurut Hudaya,‎ bantuan keuangan kabupaten kota setiap tahun dialokasikan sesuai dengan kemampuan anggaran provinsi. Untuk tahun anggaran 2017, anggaran bantuan kabupaten kota nyaris tidak ada pengurangan dibanding tahun 2016. Namun hasil evaluasi APBD 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ‎anggaran bantuan keuangan kabupaten kota mendapat pengurangan Rp34 miliar.

Mantan Kepala Disnakertrans Banten ini menambahkan, setiap tahun pembahasan alokasi bantuan keuangan kabupaten kota selalu alot, sebab setiap kabupaten kota memiliki wakilnya di DPRD Banten. “Mulai 2017, kami rancang sistem baru untuk mengevaluasinya. Salah satu rencananya adalah evaluasi dilakukan setiap triwulan. Bagi daerah yang setiap triwulannya tidak terserap 100 persen, maka triwulan berikut bantuan keuangan dianggarkan sesuai serapan triwulan sebelumnya,” tegas Hudaya.

Sebelumnya, ‎Plt Gubernur Banten Nata Irawan mengatakan, dari alokasi APBD 2016 sebesar Rp9,3 triliun, serapan anggarannya diprediksi mencapai Rp8,8 triliun atau mencapai 95 persen. Serapan ini mengalami peningkatan dibanding APBD 2015 yang hanya 90 persen, meskipun serapan bantuan keuangan kabupaten kota masih belum mencapai 100 persen. “Berdasarkan laporan yang saya terima, realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV mencapai Rp8,8 triliun.‎ Dengan realisasi fisik lebih kurang 98 persen, naik dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 86 persen,” kata Nata ‎saat memimpin rapat evaluasi triwulan IV APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2016, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Jumat (30/12/2016). (Deni S/Radar Banten)