SERANG – Pemprov Banten membentuk tim investigasi untuk mengkaji ulang keberadaan pabrik air mineral kemasan PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ), anak perusahaan Mayora Group.
Tim investigasi ini dibentuk untuk mencari fakta dan solusi atas polemik gejolak yang terjadi pasca-demontrasi warga pada perusahaan yang berlokasi di Kampung Gayam atau perbatasan Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Senin (6/2) lalu.
Jumat (10/2) pagi, Pemprov Banten melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tirta Fresindo Jaya di ruang transit Pendopo Gubernur Banten. Pertemuan tertutup yang dipimpin Pj Gubernur Banten Nata Irawan juga dihadiri Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Matin Syarkowi yang disebut sebagai pihak perwakilan warga.
Selain koordinasi, pertemuan menyepakati pembentukan tim independen untuk melakukan ivestigasi mencari fakta yang terjadi di lapangan dan memproyeksi solusi. Pembentukan tim dibenarkan Pj Gubernur Banten Nata Irawan. Menurutnya, pembentukan tim atas inisiatif Pemprov menyikapi polemik yang terjadi. “Akan dibuat tim, nanti turun ke lapangan kemudian dicek persoalan yang sebenarnya,” kata Nata usai pertemuan di Pendopo Gubernur Banten.
Pihaknya akan mengecek mulai dari administasi perizinan perusahaan. Termasuk meninjau aspek kebermanfaatan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar perusahaan. “Kami akan lihat aturan mainnya, apakah perusahaan tersebut betul tidak memenuhi (perizinan) sebagaimana yang diadukan warga. Saya kira kalau sudah mengikuti prosedur sesuai aturan, jangan pernah ada yang dirugikan, baik masyarakat maupun investor,” ujar Nata.
Kata Nata, tim terdiri dari sejumlah SKPD. Di antaranya, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Banten.
Tim akan mulai bekerja pada Senin pekan depan. Lalu, pada Jumat (16/2), tim akan mulai meninjau langsung ke lokasi perusahaan. “Setelah pilkada sudah bagi-bagi tugas untuk membahas teknis, Jumat minggu depan ke lapangan,” kata Nata.
Selain melihat aspek regulasi perizinan, tim bekerja sesuai dengan tugas teknis setiap SKPD. Di antaranya DLHK bertugas mengkaji analisis mengenai dampak lingkungannya (amdal), DESDM dari segi teknik penggalian atau pengeboran untuk mendapat air, DPMPTSP mengkaji pada aspek perizinan, dan Bappeda pada segi perencanaan pengembangan pembangunan dan multi-efek bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Nata, Pemprov Banten perlu turun tangan dalam persoalan tersebut karena saat ini terkait perizinan-perizinan sudah menjadi kewenangan provinsi, sebagaimana Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Ini inisiatif Pemprov, kewenangannya ada di UU 23. Apalagi ini kan lokasinya ada di dua wilayah yang beririsan, nanti akan kami lihat apakah benar pengaduan masyarakat itu,” ujarnya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menyambut baik pertemuan untuk mengkaji keberadaan perusahaan. Namun, ia menyayangkan karena PT Tirta Fresindo dan tokoh masyarakat Pandeglang tidak diundang. “Saya sudah menanti-nanti sejak lama pertemuan seperti ini. Supaya klir, saya tidak memihak ke siapa pun,” tuturnya.
Irna mendukung upaya Pemprov Banten membentuk tim independen untuk mengkaji ulang kebedaraan pabrik. “Nanti duduk bareng, mana kajian dari pemerintah, ada yang salah atau sudah bisa diluruskan lagi. Katanya air selama ini kering apa benar, di mana titiknya, jadi tidak katanya-katanya,” ujarnya.
Pihaknya berharap persoalan tersebut segera terselesaikan agar polemik yang terjadi tidak berkepanjangan. Sebab, hal tersebut akan berdampak pada iklim investasi di Pandeglang. “Setuju bergerak cepat. Di Pandeglang sudah ada hampir 25 investor masuk, mereka enggak mau nasibnya enggak jelas. Sementara kami butuh arus modal, arus uang lewat investor. Selama ini persoalan itu muncul karena memang komunikasi yang kurang. Saya juga belum pernah bertemu pucuk pimpinan PT Fresindo. Malam ini rencananya pimpinannya mau menghadap,” kata istri dari anggota DPR RI Dimyati Natakusumah ini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten Wahyu Wardhana menyebut, persoalan tersebut muncul karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi. “Saya yakin Pemkab Pandeglang memberikan izin itu demi kemakmuran masyarakat. Dan investor saya kira enggak sembarangan dalam menentukan lokasi, pasti sudah ada kajian dan dipelajari dulu,” ujarnya.
Ia mengatakan, tim yang dibentuk terdiri beberapa OPD seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Nanti akan bekerja sama juga dengan OPD yang di Pandeglang,” ucapnya. (Supriyono/Radar Banten)
