SERANG – Tim kuasa hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan Embay Mulya Syarief, belum mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu kuasa hukum Rano-Embay, Badrul Munir menuturkan, pihaknya hingga hari ini masih melakukan koordinasi untuk menetapkan ada atau tidaknya gugatan ke MK. “Belum kita putuskan, kalau koordinasi terus kita lakukan hingga hari ini,” ujar Badrul kepada Radar Banten Online, Senin (27/2).
Saat ditanya soal materi hukum yang akan dibawa tim paslon nomor urut dua tersebut ke MK, Badrul enggan menjelaskannya. Badrul hanya membenarkan beberapa materi hukum yang akan dibawa ke MK yaitu sejumlah pelanggaran Pilkada yang diungkapkan pada rekapitulasi suara tingkat Provinsi Banten dalam Pilgub kemarin di Hotel The Royale Krakatau Cilegon.
“Yah diantaranya itu, tapi tidak mungkin saya ungkapkan, kita tidak mau berandai-andai. Karena itu materi hukum saya tidak bisa sebutkan,” katanya.
Dalam rekapitulasi kemarin, Badrul bersama sejumlah saksi dari Paslon Rano-Embay mengungkapkan sejumlah dugaan pelanggaran seperti politik uang di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang, kemudian dugaan penggelembungan suara dan surat keterangan palsu.
Rekapitulasi kemarin sendiri selesai dengan hasil kemenangan untuk Paslon Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Paslon nomor urut satu tersebut meraih suara 2.411.213 atau 50.95 persen, sedangkan Rano-Embay meraih suara 2.321.323 atau 49.05 persen dengan total suara sah 4.732.536 atau sekitar 63 persen dari jumlah DPT. Dengan hasil tersebut, kedua paslon memiliki selisih angka 1.90 persen. (Bayu)
