SERANG – Muncul kontroversi kepemilikan Pulau Pamujan Kecil dan Pamujan Besar di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Meski secara wilayah administrasi masuk ke Kabupaten Serang. Namun, pengusaha Pulau Tiga dan Empat (sebutan lain Pulau Pamujan Kecil dan Besar) yakni CV Wisata Laut mengaku mengurus perizinan ke Pemkot Serang.
Hilal, salah seorang pengurus CV Wisata Laut mengatakan, sebelum mengelola kedua pulau tersebut pihaknya pernah mengelola Pulau Lima untuk dijadikan objek wisata. Namun, pengelolaan Pulau Lima tidak berlangsung lama sehingga properti wisata dipindahkan ke Pulau Tiga. “Pengelolaan wisata ini ada izinnya kok,” katanya saat ditemui di kantor jasa penyeberangan Pulau Tiga dan Empat di Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Sabtu (4/3).
Hilal mengaku perizinan telah disampaikan kepada Pemkot Serang pada 2015. Namun, ia tidak mengetahui jelas proses perizinannya. “Selebihnya silakan tanya ke bos kami,” katanya.
Hilal menunjukkan surat-surat perizinan usahanya. Surat izin pengelolaan pulau dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang tertanggal 18 Juni 2015. Ia juga menunjukkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin tempat usaha (SITU) dari Pemkot Serang.
Selain itu, Hilal juga menunjukkan surat kuasa pemanfaatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Banten kepada CV Wisata Laut dan Pantai Pulau Tiga dan Empat. “Ini Mas dokumen surat perizinannya, ini semua dari desa dan Pemkot,” jelasnya.
Ia menuturkan, pengembangan pada kedua pulau tersebut terus digencarkan. Saat ini, pihaknya sedang menyelesaikan pembangunan sarana outbond untuk melengkapi fasilitas objek wisata. “Kalau sekarang memang sedang sepi, karena cuaca buruk,” tuturnya.
Untuk perekrutan wisatawan, usaha wisata pulau ini melibatkan nelayan setempat untuk jasa penyeberangan. Setiap yang ingin berkunjung ke Pulau Tiga dan Empat harus melakukan pelaporan terlebih dulu untuk didata. “Kita punya dua kapal yang kapasitasnya 15 orang, nelayan sini juga dilibatkan untuk jasa penyeberangan,” jelasnya.
Dihubungi melalui telepon seluler, pemilik CV Wisata Laut dan Pantai Pulau Tiga dan Empat, Chandra mengatakan, soal perizinan tersebut sudah disepakati pada pertemuan bersama sejumlah SKPD tahun lalu. “Sekitar enam bulan yang lalu, Polair dan DPU juga hadir pada waktu itu,” paparnya.
Ia mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut sudah diberikan kuasa kepada perusahaannya untuk mengelola dua pulau itu. “Ini izin mengelola loh, bukan memiliki, karena memang pulau ini milik negara tidak bisa diperjualbelikan,” ujarnya.
Chandra mengaku pernah menggandeng Dinas Pariwisata untuk pengelolaan tapi tidak mendapatkan dorongan karena pemerintah tidak punya anggaran. “Karena itu diberi kesempatan kepada pihak swasta untuk mengelola,” jelasnya.
Terkait kedudukan kedua pulau tersebut, Chandra tidak mempermasalahkan apakah masuk wilayah Kota atau Kabupaten Serang. Ia menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah. “Itu tidak ada masalah, mau ke kabupaten atau ke kota saya siap,” tegasnya.
Sedangkan, perubahan nama pada Pulau Pamujan Besar dan Pamujan Kecil menjadi Pulau Tiga dan Pulau Empat, Chandra mengaku hal tersebut untuk penyebutan saja. “Ini untuk daya tarik saja, kalau nama Pamujan kan jadi polemik, tapi kalau administrasi kita pakai nama Pamujan,” terangnya.
Dijelaskannya, awal perizinan kepada Pemkot Serang bermula dari pengelola sebelumnya. Perizinan ditempuh sebelum Kota Serang lepas dari Kabupaten Serang. Pada 1997, seseorang atas nama Juriah telah membayarkan pajaknya (surat pemberitahuan pajak terutang) melalui Kecamatan Kasemen. “Ya kalau perpindahan wilayah kan kita tidak bisa ikut campur,” ucapnya.
“Sekali lagi saya sampaikan, kalau persoalan izin kita sudah lakukan, tapi kalau kedudukannya di kota atau kabupaten itu urusan pemerintah. Kita tidak bisa ikut campur,” pungkasnya.
Tepisah, Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hasil Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Desi Viratinia mengatakan, untuk mengetahui kepastian pengelolaan aset Pulau Tiga dan Empat harus mendapatkan nomor objek pajak (NOP) terlebih dahulu. “Tapi, kalau posisinya (Pulau Tiga dan Empat) di Desa Domas, itu masuk kabupaten,” ujar Desi melalui pesan singkat.
Pada bagian lain, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Wahyu Wardana mengaku belum bisa memastikan ada berapa pulau di Provinsi Banten yang dikuasai pihak swasta atau perorangan. Ini lantaran, perizinan sebelum menjadi kewenangan provinsi ada di kabupaten kota.
“Hingga saat ini, kami belum pernah mengeluarkan izin baru atau perpanjangan izin terkait kepemilikan pulau di Banten,” kata Wahyu.
Kendati demikian, DPMPTSP bekerja sama dengan instansi terkait akan segera menyelidiki pulau-pulau terluar yang diduga dikuasai pihak swasta atau perseorangan yang mungkin mendapatkan izin dari kabupaten kota. Dia menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku, penguasaan pulau oleh perorangan atau badan usaha hanya 70 persen, 30 persen sisanya milik negara untuk wilayah hijau dan ruang publik. “Dari sisi aturan dibolehkan investasi di pulau terpencil baik lokal maupun investor asing. Tapi ketentuan 30 persen dari 70 persen harus dipenuhi,” tegasnya.
Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada Bab IV, Pasal 9 ayat (2) disebutkan, pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan ketentuan, yaitu penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70 persen dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut. Sisa paling sedikit 30 persen luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat. Sementara 30 persen dari luas pulau untuk kawasan lindung. “Jadi bukan pulaunya yang dijual, pulau itu tetap milik publik, tapi tanahnya bisa dikelola. Bisa izin Hak Guna Bangunan 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, izin hak pakai. Yang penting diatur penataannya, sehingga bukan seolah-olah milik mereka,” tegas Wahyu. (Rozak-Fauzan D-Deni S/Radar Banten)
