SERANG – Pasangan calon (paslon) Wahidin-Andika yang meraih suara terbanyak dalam Pilgub Banten 2017 belum bisa merayakan kemenangan sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selisih suara 1,9 persen hasil rekapitulasi KPU Banten akan diuji di persidangan pada 16 Maret mendatang.
“Besok (hari ini-red) semua permohonan sengketa pilkada serentak 2017 diregistrasi. Mulai 16 Maret MK menggelar sidang pendahuluan,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono dalam diskusi pasca pilkada melalui teleconference di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, Jumat (10/3).
Menurut Fajar, dalam sidang pendahuluan nanti, MK akan mendengarkan penjelasan pihak pemohon, jawaban termohon, dan pihak terkait. Termasuk soal perolehan suara hasil rekapitulasi KPU. “Apakah syarat sudah terpenuhi atau tidak, nanti keputusannya berdasarkan sidang pendahuluan itu. Seandainya tidak memenuhi syarat akan diputus dalam putusan dismissal,” ungkapnya.
Penjelasan pemohon dan jawaban termohon, lanjut Fajar, harus disertai alat bukti untuk meyakinkan hakim MK. “Soal ambang batas atau selisih suara Pilgub Banten akan diperiksa pada sidang pendahuluan. Karena hal ini sudah menjadi materi persidangan maka kita tunggu saja nanti dalam persidangan pendahuluan,” tegasnya.
“Kalau hakim nanti meyakini bahwa ambang batas itu tidak memenuhi syarat formal pengajuan sengketa pilkada maka permohonan akan ditolak melalui keputusan dismissal. Namun, bila sebaliknya maka permohonan akan berlanjut,” sambung Fajar.
Fajar melanjutkan, MK sebagai lembaga negara yang punya kewenangan memutuskan perkara sengketa pilkada akan tetap berpegang teguh pada aturan dan Undang-Undang Pilkada. Menurutnya, tidak boleh kewenangan MK ditambah atau dikurangi oleh siapa pun. “Persyaratan dalam sengketa hasil pemilihan menjadi syarat mutlak gugatan pilkada. Syarat harus dipenuhi oleh pemohon karena MK masih berpegang pada ketentuan itu,” tegasnya.
MK, lanjut Fajar, akan menjadi wasit yang adil sehingga tidak perlu didorong-dorong atau diimbau-imbau soal penegakan aturan. “Kami memahami banyak yang menyoroti persoalan ambang batas dalam pilkada. Biarkan MK bekerja sesuai aturan, kami tidak bisa diimbau-imbau untuk ini dan itu,” jelasnya.
Sementara, peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Adeline Syahda menuturkan, MK telah menerima 49 permohonan sengketa hasil Pilkada 2017. Persentase gugatan ke MK ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan Pilkada 2015 yang mencapai 147 kasus.
Dari seluruh gugatan yang masuk tersebut, hanya terdapat tujuh daerah yang berpotensi untuk diproses hingga ke sidang pembuktian. Hal itu mengacu pada selisih suara.
Pasangan yang terpaut tipis dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada. “Pada Pilkada 2015, sebanyak 26 gugatan yang tidak memenuhi syarat tersebut seluruhnya gagal masuk sidang pembuktian. Memang ketentuannya jelas membatasi ambang batas selisih suara masing-masing daerah 0,5 hingga dua persen dari total suara sah dengan memperhatikan jumlah penduduk,” katanya.
Menurut Adeline, selain soal selisih suara, ada juga ambang waktu yang berpotensi menjegal para pemohon. Apalagi jika dilihat masih ada daerah yang baru mengajukan permohonan di atas waktu yang ditentukan. “Jika kedua pasal ini dipegang tegas oleh MK maka dalam hitung-hitungannya hanya akan ada tujuh daerah saja yang akan lanjut, sementara sisanya termasuk Pilkada Banten terancam ditolak,” tutur Adeline.
Kendati begitu, lanjut Adeline, untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Hakim MK tetap perlu melihat substansi masalah yang diajukan pemohon. MK, menurut Adeline, semestinya tidak hanya terjebak dengan syarat selisih suara, tetapi perlu pula melihat secara jernih apakah kemenangan calon yang ditetapkan KPU itu diperoleh dengan cara yang melawan prinsip pemilu demokratis atau tidak. “Karena prinsip MK yang kaku dalam mengimplementasikan Pasal 158, saat ini banyak ditemukan modus kecurangan oleh calon dan terjadi secara masif. Yang ironis, ada calon yang sengaja memilih curang di awal dengan harapan hasil pilkada nanti tidak bisa dibawa ke sidang MK dengan membuat selisih suara di atas dua persen,” ungkapnya.
Terpisah, KPU Banten menyatakan siap menghadapi persidangan di MK. Meskipun selisih suara Pilkada Banten di atas satu persen, KPU tetap menyiapkan diri menghadapi gugatan dari paslon nomor dua tersebut.
Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, siap untuk menindaklanjuti apa pun putusan MK. “MK yang punya otoritas penuh dan apa pun keputusannya kami harus ikuti,” katanya. (Deni S/Radar Banten)
