SERANG – Pemprov Banten melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak melarang perusahaan aplikasi taksi online memberikan layanan usahanya di sini. Hanya saja, perusahaan penyedia layanan taksi online harus menaati aturan yang berlaku.
Kepala Dishub Banten Revri Aroes menegaskan, pihaknya menjamin perusahaan aplikasi taksi online bisa beroperasi di Banten, asalkan membayar pajak, melakukan uji kelayakan kendaraan (kir), serta menerapkan tarif sesuai hasil revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016.
RelatedPosts
Menurutnya, dalam Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 yang direvisi, penyedia layanan taksi online diwajibkan mengikuti aturan yang telah dilakukan perusahaan taksi konvensional berbadan hukum. “Saya sudah baca aturannya, dalam permenhub itu memang hanya difokuskan pada penentuan tarif bawah dan tarif atas yang diatur pemda melalui SK atau pergub masing-masing daerah,” kata Revri, kemarin.
Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 hasil revisi tersebut akan diberlakukan mulai 1 April 2017. “Intinya antara taksi online dan taksi biasa tak boleh ada diskriminasi. Misalnya, taksi online nanti tidak ada kewajiban bayar pajak dan uji kir kendaraan maka rugilah kita. Meskipun saat ini memang dirasakan masyarakat taksi online lebih mudah,” jelas Revri.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak Kemenhub sebelum peraturan baru mengenai taksi online tersebut mulai diberlakukan. “Kita sudah mengirim surat ke Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub terkait hal ini,” ungkapnya.
Dalam revisi Permenhub Nomor 32, pemerintah menekankan 11 poin penting yang menjadi acuan atau payung hukum bagi taksi online. Ke-11 poin tersebut meliputi jenis angkutan sewa, kapasitas silinder kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pool, bengkel, pajak, akses dasbor, serta pemberian sanksi. “Penetapan tarif batas atas dan bawah pada taksi online pun diterapkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar penyedia jasa angkutan tersebut. Tujuannya, memberikan kesetaraan antara sesama pengusaha dan memberikan kepastian terhadap pengguna angkutan online,” tambah Revri.
Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni ikut angkat bicara soal keberadaan perusahaan aplikasi taksi online. Menurutnya, pemerintah melalui instansi terkait harus memberikan jalan tengah sehingga tidak terjadi lagi kekisruhan antara sopir taksi online dan taksi konvensional karena rebutan penumpang. “Selama ini taksi online sudah beroperasi di Banten terutama di wilayah Tangerang Raya yang berdekatan dengan DKI Jakarta. Dengan adanya kebijakan baru ini, polemik ini harus sudah disudahi dan tidak ada diskriminasi. Yang paling penting adalah bagaimana memastikan keselamatan masyarakat selaku pengguna jasa,” katanya.
Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Banten Mus Mustagfirin mengapresiasi upaya Kemenhub RI yang memberikan solusi terkait polemik keberadaan taksi online. Selama ini, keberadaan taksi online telah meresahkan perusahaan taksi konvensional karena tarif taksi online lebih murah. “Kami berharap aturan yang baru harus adil terhadap semua pengusaha taksi, tidak diskriminatif,” kata Mus.
Mus melanjutkan, selama ini perusahaan taksi online bebas uji kir dan tidak membayar pajak, itu yang kemudian perusahaan taksi online berani memasang tarif di bawah tarif yang diberlakukan untuk taksi konvensional. “Kita lihat nanti pada 1 April kalau memang aturannya adil, kami rasa tidak akan ada masalah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan tarif taksi daring (online) akan diatur oleh pemerintah daerah untuk melindungi konsumen terutama saat jam sibuk. “Konsumen harus dilindungi saat jam sibuk, jangan sampai saat permintaan tinggi kemudian perusahaan menaikkan harga sesukanya. Begitu pun saat jam-jam sepi, pemerintah harus hadir untuk melindungi pengemudi. Jangan sampai banting harga yang pada akhirnya, korbannya adalah pengemudi,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto usai menyambangi kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jakarta, Senin (20/3).
Pudji mengatakan, tarif pengguna jasa taksi online tersebut diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Adapun dasar pertimbangan tarif jasa taksi online dalam revisi Permenhub 32 Tahun 2016 untuk melindungi konsumen dan menjaga kesetaraan berusaha. Berdasarkan data Kemenhub, ada sedikitnya tiga perusahaan aplikasi taksi online di Indonesia yang selama ini beroperasi di sejumlah wilayah termasuk di Provinsi Banten. (Deni S/Radar Banten)
