SERANG – Anggota DPRD Provinisi Banten Fitron Nur Ikhsan menilai Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) perlu segera diterbitkan. Hal tersebut karena masih banyaknya perlakuan tidak layak terhadap penderita ODGJ salah satunya dengan dipasung.
Fitron mengaku pernah menyaksikan perlakuan tersebut secara langsung yang terbaru saat politisi partai Golkar tersebut bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana belusukan ke Desa Cisaat, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, dalam rangka melakukan survei calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), Jumat lalu.
Saat belusukan tersebut, Nurhana dan Fitron tidak sengaja menemukan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung di Kampung Babakan Bungur, Desa Cisaat. ODGJ tersebut diduga Depresi karena ingin motor Yamaha Vixion yang bernama Asep (19). Ia dipasung oleh kedua orang tuanya kerena sering mengamuk dan memukuli ibunya.
Melihat kondisi Asep yang dipasung, Fitron mengaku prihatin. Politikus Partai Golkar ini pun meminta Pemprov Banten dan DPRD Banten untuk segera membahas rancanangam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan ODGJ. “Perda terkait perlindungan ODGJ sangat mendesak, di dalamnya kita mengatur larangan pasung, dan layanan kesehatan bagi ODGJ. Fasilitas layanan kesehatan bagi mereka harus di pastikan tersedia di puskesmas. Penting juga mendata seberapa banyak penderita gangguan jiwa yang di pasung di banten, ini harus jadi progran khusus. Beberapa waktu lalu Banten sudah merencanakan bebas pasung. Ini harus di dukung dengan seperangkat program dan aturan yang lengkap,” ujar Fitron melalui keterangan resmi yang diterima Radar Banten Online, Minggu (16/4)
Anggota Dewan dari Fraksi Golkar tersebut menyebutkan, ODGJ dapat di sembuhkan dan harus memastikan semua penderita memiliki dokumen kependudukan agar dapat mengakses layanan bantuan dan layanan kesehatan secara mudah dengan skema bantuan yang ada. Untuk ke depan, kata dia, pemerintah harus membentuk tim task force untuk optimalisasi program ODGJ dan di Banten yang sudah ada Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Namun pemerintah Kabupaten Kota harus optimalkan tim ini dengan daya dukung program dan anggaran yang memadai
“Kami sedang mencoba untuk turun menemui para penderita yang dipasung, memang dinamika psikologi yang cukup dalam untuk mendorong penuntasan penderita seperti ini, kita juga akan memaksimalkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan tim serta dibantu oleh kecamatan dan desa harus sinergis dalam menyuksesan program Banten Bebas Pasung. Ke depan kita juga akan memiliki Rumah Sakit Jiwa. Jadi semua rencana aksi harus di buat secara lengkap agar kita dapat menyukseskan bebas pasung. Perda inisiatif juga sudah masuk prolegda dan akan menjadi perda inisiatif Komisi V tahun ini,”katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial, Nurhana menambahkan, Provinsi Banten memiliki program Bebas Pasung dan Dinas Sosial Provisni Banten akan berkordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota, serta Dinas Kesahatan terkait. “Kami juga sudah mengintruksikan agar Asep ini kita bawa untuk disembuhkan, rencana dengan medis sendiri kami akan koordinasi dengan dinas kesehatan. Setelah itu kita akan bawa Asep ke panti masyarakat. Apalagi kita saat ini belum memiliki Rumah Sakit Orang Dengan Gangguan Jiwa, tapi kita tetap akan bawa Asep. Sebenarnya tadi pas kita lakukan komunikasi, masih nyambung dengan Asep. tapi memang kita lihat hanya depresi saja karena dia ini meminta untuk pendidikannya di pesantrem sambil sekolah serta meminta motor,” ujarnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
