SERANG – Pemprov tahun ini memfokuskan program penanggulangan kemiskinan di 23 desa di Banten. Berdasarkan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015, ada 130 desa kelurahan di Banten yang masuk prioritas satu dan dua program penanggulangan kemiskinan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Banten Hudaya Latuconsina menjelaskan, desa kelurahan yang masuk prioritas satu ada 27, sedangkan yang masuk prioritas dua ada 103 desa kelurahan.
“Tapi, tahun ini ada 23 desa kelurahan yang datanya sudah oke, sudah klir (selesai-red). Nah, desa itu yang akan kita fokus tanggulangi. Kita sudah distribusi data itu ke OPD terkait di Pemprov,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina, Jumat (21/4).
Hudaya tak dapat merinci nama-nama desa kelurahan tersebut. Namun, untuk prioritas satu urutannya paling banyak berada di Kota Serang, disusul Kota Tangsel, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. “Untuk prioritas dua, jumlahnya hampir merata di semua kabupaten kota,” ujarnya.
“Penanggulangan pada desa kelurahan yang lain akan dilaksanakan tahun berikutnya setelah dilakukan PBDT kembali. Masing-masing desa kelurahan itu rata-rata memiliki warga miskin antara 900 sampai 1.200 kepala keluarga (KK). Nah, ketika sudah dilakukan PBDT kembali, ketika by name by address-nya sudah ketemu, dipastikan mereka lah yang akan menerima sasaran program,” sambungnya.
Hudaya mengungkapkan, program penanggulangan kemiskinan itu dilakukan sinergi dengan sejumlah OPD di Pemprov Banten. “Misalnya begini, warga ini enggak punya MCK, nanti ditangani Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman-red), termasuk jalan lingkungan dan sanitasi lingkungannya. Kemudian ada yang tidak bekerja, nah itu nanti ditangani Disnaker, Disperindag, atau Dinsos, apa yang akan dilakukan. Kalau ada anaknya yang tidak sekolah, itu diserahkan ke Dindik, soal kesehatan ke Dinkes. Penyelesaian itu yang kita lakukan,” katanya.
Hudaya menjelaskan, PBDT dilakukan untuk mengkroscek parameter 15 kesejahteraan. “Desa kelurahan dikategorikan miskin mengacu pada parameter itu. Misalnya, kondisi rumah layak huni atau tidak, memiliki serfikat rumah atau tidak, ketersediaan MCK-nya bagaimana, listrik ada atau tidak, status pekerjaan, status sekolah anak, perlindungan sumber air minum, tingkat kesehatan, dan lainnya. Inilah acuannya,” jelas mantan Kepala Disnakertrans Banten itu.
Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, program penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah pusat maupun Pemprov Banten saat ini sangat banyak. Untuk itu dalam pelaksanaannya nanti, koordinasinya harus dikuatkan. “Kita harus segera merancang inovasi penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoringnya. Kita harus mulai mengefektifkan adanya TKPKD. Tim ini kan seharusnya dipimpin wagub, wakil ketua timnya sekda, dan sekretarisnya kepala bapeda. Kalau di pusat, ada TNP2K tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan,” ujar Fitron.
Menurutnya, dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010, TKPKD merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi yang bertugas melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPKD diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2010. “Kami ingin koordinasi TKPKD harus benar-benar intensif. Jika tidak maka implementasi program penanggulangan kemiskinan nantinya akan tidak terkoordinasi secara baik dan sistematis,” tegasnya.
Sehingga, lanjut Fitron, keseluruhan dari upaya penanggulangan kemiskinan ini tidak akan memberikan hasil optimal, apalagi tanpa adanya dukungan dari pemangku kepentingan secara sinergis dan berkesinambungan. “Jadi, keberadaan TKPKD ini sudah seharusnya dapat menghimpun program-program dan dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak supaya lebih bersinergi. Kita maklumi mungkin kemarin karena tidak ada wagub, namun ketika nanti kepemimpinan baru sudah berjalan, tim ini harus efektif,” tegasnya. (Radar Banten)
