SERANG, RADARBANTEN.CO.ID–Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2025 tercatat mencapai 77,25 poin.
Angka ini meningkat 0,90 poin atau 1,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 76,35 poin.
Kenaikan IPM tersebut didorong oleh peningkatan pada seluruh dimensi penyusunnya.
Beberapa indikator bahkan menunjukkan percepatan pertumbuhan, di antaranya Umur Harapan Hidup yang naik 0,48 persen serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tumbuh 3,58 persen.
Menanggapi capaian tersebut, Anggota DPRD Banten, Budi Prajogo, menilai peningkatan IPM menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah berjalan tepat sasaran.
“Dengan capaian IPM 77,25, Banten tidak hanya melampaui target, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif dan berkeadilan,” ujarnya, Jum’at 17 April 2026.
Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari sinergi antara kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dan program pemerintah pusat.
Di tingkat daerah, kebijakan sekolah gratis yang diinisiasi Gubernur Banten, Andra Soni, bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, dinilai mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas.
Program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan angka RLS yang pada 2025 mencapai sekitar 9,38 tahun, naik dari 9,05 tahun pada 2024.
“Kenaikan ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lebih lama, terutama setelah adanya kebijakan sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta,” jelasnya.
Selain itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat menjadi sekitar 13,5 tahun, mencerminkan semakin terbukanya peluang generasi muda untuk mengakses pendidikan hingga jenjang lebih tinggi.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat turut memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat.
“Program ini memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga lebih sehat dan fokus dalam belajar,” kata Budi.
Ia menambahkan, MBG juga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian lokal. Rantai pasok yang melibatkan petani, pelaku UMKM, hingga distribusi pangan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Dampak lanjutan dari kebijakan tersebut terlihat dari menurunnya ketimpangan pendapatan. Gini rasio Banten pada 2025 tercatat sebesar 0,312, menunjukkan perbaikan dalam pemerataan ekonomi.
Budi menilai, kombinasi antara program pendidikan gratis di daerah dan intervensi gizi dari pemerintah pusat menjadi faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten.
“Pendidikan yang semakin terjangkau dan gizi yang terjamin akan melahirkan generasi yang lebih siap, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujarnya.
Ke depan, ia berharap capaian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Peningkatan IPM bukan sekadar angka, tetapi bukti bahwa pembangunan yang menyentuh pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mampu berjalan beriringan untuk menciptakan kesejahteraan,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
