SERANG – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan tunjangan fungsional guru. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2008 tentang Guru dan PP Nomor 19/2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo awal Mei. Ke depan, guru dituntut harus lebih meningkatkan kompetensi.
Hal tersebut terungkap pada dialog dalam program Perspektif Banten yang diselengarakan Banten Raya TV dengan host Delfion Saputra di Graha Pena Radar Banten, Jalan Tubagus Suwandi, Lingkar Selatan, Lontarbaru, Kota Serang, Kamis (13/7).
Anggota Dewan Pendidikan Banten Eko Endang Koswara menilai ada keprihatinan dengan adanya revisi peraturan pemerintah tersebut. Soalnya, memang pemerintah tidak bisa mengecilkan peran pendidikan swasta. Diakui atau tidak, peran serta pendidikan swasta sangat luar biasa. “Kalau saya melihat dalam PP tersebut tunjangan bagi guru swasta bukan hanya dihilangkan, tapi lebih pada tuntutan kualitas. Kalau dulu mudah, sekarang diperketat,” ujar Eko.
Mantan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut menjelaskan, revisi PP yang dilakukan pemerintah sebetulnya harus melihat dulu secara mendasar atas hilangnya tunjangan guru. Pemerintah menginginkan untuk meningkatkan kualitas guru. “Ini upaya perketatan. Di situ guru yang sudah memiliki register. Apabila sudah memenuhi sertifikasi, sudah pas. Mudah-mudahan tidak jomplang,” terangnya.
Respons terhadap perubahan PP tersebut, kata Eko, Dindikbud Banten langsung melakukan identifikasi ulang terhadap guru dengan mengeluarkan surat edaran. “Mudah-mudahan ini ada dorongan. Tapi, memang kita harus hilangkan dulu dikotomi negeri dan swasta. Padahal, sebetulnya pemerintah menyediakan ladang yang kualitasnya sama. Ini dapat dilihat dari hasil akreditasi sekolah,” kata Eko.
Di Banten, kata dia, insentif guru mencapai Rp900 ribu yang dikeluarkan melalui dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) yang diperuntukkan SMA/SMK per tahun. “Kalau seandainya swasta memiliki siswa yang banyak sehingga ini berdampak pada bosda. Mari kita membangun sinergi antara pemerintah dan pihak sekolah swasta. Termasuk masyarakat dituntut untuk memahami antara sekolah swasta dan negeri,” katanya.
Untuk itu, menurut Eko, untuk mengantisipasi hal tersebut, alokasi anggaran pendidikan 20 persen sesuai amanat undang-undang harus dipenuhi. “Memang semua penting, tapi memang perlu ada skala prioritas. Kalau seandainya pendidikan maju, saya yakin yang lain ikut maju. Saya yakin,” katanya.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Banten Mahfudin mengatakan, penghapusan tunjangan bagi guru sangat merugikan. Apalagi, jumlah guru madrasah saat ini di Provinsi Banten yang berstatus swasta berjumlah sekira 36 ribu. “Ini sangat merugikan, bisa dikatakan kiamat,” katanya.
Menurut dia, saat ini untuk memberikan bantuan kepada guru melalui tiga jenis, yaitu melalui sertifikasi, fungsional, dan guru tertinggal. “Bagi guru madrasah, tunjangan fungsional bukan salah satu, tapi satu-satunya,” katanya.
Senada dikatakan Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Serang Candra Ramalus Malinkayo. Ia menjelaskan, peran guru berupaya keras dalam memberikan pendidikan kepada siswa. “Tentang peningkatan kualitas tentu kami dukung. Berbagai macam upaya harus dilakukan termasuk yang berkepentingan (pemerintah-red),” katanya.
“Tunjangan honorer tentu sangat membantu. Kami mendukung PP tersebut. Tapi, kami meminta jangan dihentikan (tunjangan-red),” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Banten Tb Saeful Bahri mengatakan, dirinya menilai dengan perubahan PP tersebut merupakan peringatan bagi guru. Artinya, guru jangan selalu menuntut hak, sementara kewajibannya tidak terpenuhi, yaitu peningkatan prestasi diri bagi guru. “Tunjangan sertifikasi guru seharusnya 14 persennya harus digunakan untuk meningkatkan kompetensi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum SMK Dindikbud Banten Oeng Roesliana mengatakan, dalam upaya peningkatan kompetensi guru ada beberapa indikator, yaitu kualifikasi, sertifikasi, pelatihan, dan untuk SMK pelatihan guru. “Saat ini Dindik melakukan pendataan ulang guru. Ini perlu dilakukan untuk peningkatan kualitasnya. SE (surat edaran) kita menginginkan supaya penataan data sehingga diambil keputusan datanya akurat karena memang honorer guru ada masuk K-1 dan K-2,” katanya.
Menurut dia, saat ini di Banten ada sekira 6.000 guru swasta, baik itu SMA maupun SMK dengan honor yang relatif kecil, yakni Rp300 ribu per bulan. Jika berkaitan dengan guru madrasah, tentu harus ada komunikasi antara Kemenag dengan Pemprov. “Harus secara graduated untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Kita optimistis ke depan karena memang respons Pak Gubernur sudah me-warning dan menitipkan harus menginventarisasi jumlah guru,” katanya. (Fauzan D/RBG)
