SERANG – Dari sepuluh ribu guru tidak tetap (GTT) se-Provinsi Banten, masih ada tiga ribu yang belum terkover Bantuan Operasional Daerah (Bosda). Untuk itu, pembiayaan gaji mereka untuk sementara ditanggungkan kepada pihak sekolah masing-masing.
Sekretaris Dinas Pendidikan Banten Ardius Apriantono menyebut, data per Maret 2016 ada sepuluh ribu GTT se-Banten. Tujuh ribu di antaranya, ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan. Sedangkan tiga ribu GTT lainnya ditetapkan melalui SK kepala sekolah masing-masing.
Dari jumlah tersebut, hanya tujuh ribu GTT yang sudah terkover oleh Bosda. Sementara, tiga ribu GTT yang belum terkover honorariumnya dari Bosda akan dibiayai melalui komite sekolah. “Yang tujuh ribu sudah kita alokasikan (honor) dari Bosda. Yang muncul belakangan melalui SK kepala sekolah itu, (pembiayaan honorarium) melalui pergub pembiayaan oleh komite,” katanya.
GTT yang honornya dikover dari Bosda, jumlahnya bervariatif sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan. Kata Ardius, untuk lulusan S-2 mendapat honor Rp1,5 juta per bulan, S-1 Rp1,150 juta per bulan, dan D-III Rp1,1 juta per bulan. “Yang lewat komite nanti menyesuaikan. Patokannya di pergub yang sedang kita susun,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gejolak GTT yang tidak menerima gaji. Ini seperti yang diutarakan oleh rombongan DPRD dari Sumatera Selatan yang sedang melakukan studi banding di Banten karena banyaknya persoalan tersebut, kemarin. “Penanganannya hampir sama di seluruh Indonesia, tapi alhamdullilah Banten sudah punya antisipasi dan mereka (DPRD Sumsel) cukup apresiasi dengan langkah-langkah strategi kita yang bisa antisipasi tentang GTT,” katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati yang memimpin rombongan kunker mengatakan, kunjungannya untuk membahas mengenai peralihan kewenangan SMA SMK dari kabupaten kota ke provinsi yang mulai diberlakukan tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPRD Sumsel juga meminta masukan DPRD Banten terkait persoalan honorarium guru non aparatur sipil negara (ASN) atau GTT.
Kata dia, pelimpahan kewenangan SMA SMK pada kenyataannya meninggalkan beberapa catatan penting terutama guru honor atau GTT. “Bagaimanapun juga pelimpahan juga bukan hanya kewenangannya, namun aset dan personelnya dilimpahkan ke provinsi,” ungkap Anita.
Pihaknya ingin mengetahui bagaimana penganggaran honorarium untuk GTT di Banten. Sebab, kata dia, di Sumsel belum ada payung hukum yang mengatur hal tersebut. “GTT ini kami ingin tahu di Banten bagaimana penganggarannya. GTT itu kan ada tiga, ada yang diangkat melalui SK kepala daerah, SK dari kepala dinas, dan SK dari kepsek. Nah, untuk SK dari kepala daerah dan kadis itu tidak jadi masalah karena diperbolehkan. Tapi, yang jadi masalah itu soal SK kepsek,” tuturnya.
Komisi V, lanjutnya, menyarankan agar GTT bisa mendapatkan honorarium sesuai dengan kinerjanya. Dihitung dari jam pelajaran dan jarak tempuh yang dilakukan guru. Apalagi, di Sumsel banyak guru-guru tadi yang mengajar di daerah terpencil. “Kasihan kalau tidak diperjuangkan. Selama ini solusi dari Kemendikbud itu diberi insentif, tetapi tidak sesuai dengan kinerja mereka. Dengan masukan dari Banten ini mendorong GTT itu untuk meningkatkan kualitas dalam mengajar,” ujar Anita.
Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengapresiasi Dindik Banten yang bergerak cepat mengantisipasi persoalan tersebut. “Kita tidak telat respons, ini kita apresiasi,” katanya.
Apalagi, lanjut Fitron, dari awal Dindik Banten sudah menginventarisasi permasalahan yang akan terjadi atas pelimpahan kewenangan tersebut. (Supriyono/Radar Banten)
