SERANG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari angkat bicara terkait kebijakan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten yang hendak mengambil tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (tukin).
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler Opar menjelaskan, kebijakan tersebut untuk mengajak para pegawai sadar atas kewajibannya sebagai pegawai negeri bahkan sebagai warga negara.
RelatedPosts
“Jadi sebelum kita meminta kepada masyarakat taat pajak, bayar BPKB dan lain-lain, kita harus intropeksi diri kita dulu,” ujar Opar kepada Radar Banten Online melalui sambungan telepon seluler, Rabu (19/7).
Menurutnya, melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin mengajak para pegawai untuk memulai suatu hal yang baik mulai dari diri sendiri. Terlebih sebagai abdi negara, para ASN sudah seharusnya melakukan hal tersebut.
“Jangan sampai kita mengajak orang bayar pajak, masa kita sendiri enggak bayar pajak,” kata Opar.
Kebijakan yang diperkuat melalui surat edaran yang ditandatangi Sekretaris Daerah Provinsi Banten tersebut menurut Opar masih bersifat imbauan. Belum ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan STNK. Namun ke depan sanksi tersebut akan diterapkan.
Selain menunjukkan STNK milik pribadi, para ASN pun yang hendak mengambil tukin harus menunjukkan STNK milik anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Kemudian melalui surat edaran itu pun para pegawai harus melakukan balik nama jika kendaraan yang digunakan masih berplat luar Banten.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Banten Ranta Soeharta mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk mendorong motivasi agar pegawai bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat. Dalam hal ini, urusan membayar pajak kendaraan. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
