JAKARTA – Penyakit akibat merokok seperti penyakit jantung koroner (PJK) dan penyakit kardiovaskular, menjadi penyakit katastropik yang membutuhkan biaya tinggi. Setiap tahun negara harus membiayai penyakit akibat rokok yang nilainya Rp107 miliar per tahun.
“Merokok itu pastilah menimbulkan kesakitan dan kematian. Mertua dari adik saya meninggal karena merokok sebab fungsi paru-parunya menurun. Biaya tiap tahun yang dibutuhkan mencapai Rp 107 miliar karena rokok,” tegas Peneliti dan Dosen Senior Universitas Padjajaran, Ardini S Raksanagara dalam Diskusi Panel Potensi Alternatif Produk Tembakau di LIPI, Rabu (9/8), sebagaimana dilansir JawaPos.com.
Ardini mencatat penyakit paru ostruktif kronis akibat rokok terus meningkat. Belum lagi masalah bayi dengan berat badan lahir rendah (BBRL).
Kata Ardini, dari mana pemerintah membayar biaya para penderita akibat penyakit rokok itu? Tentu dari cukai rokok juga. “Bayangkan ya, dari mana biaya itu, ya dari cukai rokok. Seperti pembangunan kesehatan itu juga perlu, dari mana? Dari cukai rokok. Makanya, artinya biaya kesehatan membiayai penyakit akibat rokok semakin tinggi, cukainya juga harus tinggi. Coba bayangkan,” tukasnya.
Tahun 2020-2025, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Ardini menjelaskan anak muda akan menanggung orang tua selama produktif dan sehat.
Lalu bagaimana generasi perokok bisa menghadapi bonus demografi? “Fenomena merokok justru melanda anak-anak remaja produktif. Perilaku seks dan rokok di kalangan anak dan remaja sangat mengkhawatirkan. Paling saya hanya bisa kasih tahu lingkungan bahwa itu bahaya. Bayangkan ada orang miskin di Bandung, tak punya uang biayai anaknya kuliah, tapi bapak ibunya merokok,” ungkap Ardini.
Karena itu, lanjutnya, salah satu alternatif yang kini digunakan adalah dengan vape atau rokok elektrik. Hal itu dapat menurunkan jumlah perokok dan bahaya penyakit yang ditimbulkan.
“Bagaimana sih sehingga lingkungan terbebas dari asap rokok? Harus ada kebijakkan yang mengatur. Silahkan soal regulasi vape siapa yang menngatur. Siapa yang mengontrol. Harus pikirkan sama-sama,” jelasnya.
(ika/JPC)
