SETELAH sekian lama diam, Aung San Suu Kyi akhirnya bicara. Angkat suara penerima nobel perdamaian tersebut dilakukan kemarin, Selasa (19/9) di stasiun televisi menggunakan bahasa Inggris.
Penerima Nobel Perdamaian 1991 tersebut mengaku tak ada operasi militer di Negara Bagian Rakhine sejak 5 September. Karena itu, dia bingung kenapa terjadi eksodus besar-besaran di wilayah yang warganya mayoritas muslim tersebut.
RelatedPosts
”Kami ingin tahu kenapa eksodus terjadi. Kami ingin berbicara dengan mereka yang pergi dan mereka yang tinggal,’’ kata Suu Kyi. Padahal, PBB mencatat lebih dari 400 ribu warga Rohingya di Rakhine telah melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Jumlah itulah yang selamat sampai ke kamp pengungsian di Cox’zs Bazar, Bangladesh. Belum termasuk korban tewas ketika menyeberangi Sungai Naf yang memisahkan wilayah Myanmar dan Bangladesh.
Suu Kyi sepertinya benar-benar mengabaikan keluhan para pengungsi yang menyebut militer telah mengintimidasi dan membakar rumah-rumah mereka. ”Lebih dari 60 persen desa warga muslim masih berdiri,” kata perempuan yang pernah selama lebih dari 20 tahun dijadikan tahanan rumah oleh militer Myanmar tersebut. Bahkan, dia berjanji mengundang pihak lain untuk datang dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi di Rakhine.
Lebih lanjut, Suu Kyi menyatakan, seluruh warga di Rakhine mendapatkan hak yang sama atas pendidikan dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Koresponden CNN Ivan Watson yang sudah mengunjungi Rakhine menyebut klaim Suu Kyi tersebut tak sesuai fakta. Watson yang berada di gedung parlemen saat Suu Kyi berpidato sempat menghampiri ibu dua anak itu dan bertanya soal pembersihan etnis Rohingya. Tapi, Suu Kyi tutup mulut.
Bukan hanya Watson yang menyebut pidato Suu Kyi penuh kebohongan karena tidak sekali pun perempuan 72 tahun itu mengecam kekejian terhadap komunitas Rohingya. ”Hari ini Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya menunjukkan bahwa mereka masih abai atas kengerian yang berlangsung di Negara Bagian Rakhine,” ujar James Gomez, direktur Amnesty International untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik.
Pidato Suu Kyi juga tidak selaras dengan keterangan Tin Maung Swe, salah seorang pejabat pemerintah Negara Bagian Rakhine. Dia mengungkapkan, ketegangan di wilayah itu kini telah mencapai puncak. Hanya dengan sedikit pemicu, konflik yang lebih buruk bisa meledak. ”Mereka tidak percaya satu sama lainnya,” tegasnya.
Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch (HRW) untuk Divisi Asia, juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak percaya jika sudah tidak ada operasi militer sejak 5 September. ”Jika itu benar, lalu siapa yang membakar semua desa selama dua pekan ini?” tegasnya. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Perwakilan Unicef di Myanmar Paul Edwards. Tidak ada yang tahu kebenaran pernyataan Suu Kyi karena selama ini tak seorang pun boleh mengakses wilayah konflik di Rakhine.
Meski sedikit, pujian untuk Suu Kyi tetap ada. Yaitu, datang dari Duta Besar Tiongkok Hong Liang dan Duta Besar Rusia Nikolay A. Listopadov. Tiongkok menyatakan mendukung penuh pemerintah Myanmar. Sementara itu, Rusia menegaskan, selama ini tidak ada bukti-bukti nyata adanya genosida dan pembasmian etnis di Rakhine.
Peneliti di East Asia Program Lowy Institute, Sydney, Australia, Aaron Connelly berpendapat beda. Dia mengungkapkan, tidak ada yang tahu berapa banyak kontrol yang dimiliki Suu Kyi atas militer dibandingkan dengan pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Berdasar konstitusi di Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing berkuasa atas jabatannya dan tak perlu melapor kepada Suu Kyi. Dia juga tidak bisa dipecat. ”Jika militer harus memilih antara kontrol dan respek dari dunia internasional, mereka akan memilih kontrol,’’ tegas Connelly.
Sementara itu, Kepala Tim Investigasi PBB untuk Kekerasan di Myanmar Marzuki Darusman meminta lebih banyak waktu untuk menyelidiki tudingan pembunuhan masal dan kekerasan seksual yang terjadi di Rakhine. Sejak ditunjuk Agustus lalu, dia masih menunggu izin dari pemerintah Myanmar. Padahal, deadline penyerahan laporan adalah Maret 2018.
Menurut Marzuki, waktu yang diberikan tidak cukup. Karena itu, dia meminta tambahan enam bulan lagi. Dia juga ingin Myanmar memberikan akses seluas-luasnya agar penyelidikan berjalan lancar. ”Penting bagi kami melihat dengan mata kepala kami sendiri wilayah yang dituding menjadi tempat terjadinya kekerasan,” tegasnya. (*)
(Reuters/CNN/sha/c6/any)
