SERANG – Masyarakat Banten kini menantikan pembangunan era kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy. Terlebih, janji politiknya sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022.
Selasa (24/10), RPJMD yang menjadi pijakan pembangunan Banten lima tahun ke depan disahkan menjadi peraturan daerah (perda) pada sidang paripurna di DPRD Banten. “Saya dan Pak Gubenur (Wahidin Halim-red) mohon doa dan dukungan agar kita bisa mewujudkan pembangunan sesuai harapan yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022,” kata Andika seusai paripurna, kemarin.
Andika yang mewakili Gubernur Wahidin Halim yang berhalangan hadir memaparkan prioritas pembangunan lima tahun di Banten. Di antaranya, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Ia juga menjelaskan detail langkah yang akan dilakukan dalam menerjemahkan prioritas program yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinannya.
Bahkan, Andika menegaskan bahwa sektor pembangunan di pendidikan dapat terkejar dalam waktu lima tahun. “Kami menargetkan untuk membereskan bidang pelayanan pendidikan ini dalam lima tahun ke depan,” kata pria yang masih menjabat sebagai ketua Karang Taruna Banten ini.
Untuk itu, mantan anggota DPR RI ini menegaskan agar semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Banten bisa menerjemahkan RPJMD tersebut sesuai tugas dan fungsinya. “Saya berharap kepala OPD fokus pada kinerjanya sesuai RPJMD yang telah ditetapkan sampai 2022,” jelasnya.
Ketua Pansus RPJMD Tb Luay Sofani mengatakan, RPJMD Banten 2017-2022 fokus pada urusan dasar dan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Karena visi misi gubernur dan wakil gubernur arahnya ke pendidikan kesehatan dan infrastruktur maka urusan wajib dasar menjadi fokus dan yang kita pertajam,” katanya.
Meski demikian, urusan wajib nondasar seperti kebudayaan, tenaga kerja, pertanian, dan perikanan juga tidak kalah penting untuk tetap dilakukan. “Ini tetap harus berjalan seiring sehingga pelaksanaan RPJMD sesuai dengan target yang hendak dicapai,” ujar politikus PAN ini.
Menurut Luay, penajaman RPJMD lebih pada indikator-indikator yang hendak dicapai dari setiap program yang dicanangkan Pemprov Banten. Misalnya, dalam pendidikan akan dikejar dalam berapa lama pelaksanaannya, atau berapa jumlah warga miskin yang akan dikover biaya kesehatannya. “Dengan begini, akan mudah evaluasi dan targetnya bisa ketahuan,” ujarnya.
DUKUNGAN DAERAH
Sementara itu, Fraksi PKS DPRD Banten menilai target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD perlu dukungan dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Banten. Apalagi, isu strategis yang ditawarkan Pempov Banten berkorelasi dengan pembangunan di kabupaten kota.
Kata dia, buruknya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten berdampak terhadap buruknya kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi. “Buruknya kualitas infrastruktur seperti jalan, bangunan, dan jembatan yang berdampak pada terhambatnya aktivitas warga dan mempersempit akses ekonomi masyarakat,” ujar Ketua Fraksi PKS Banten Sanuji.
Selain itu, buruknya kualitas sarana prasarana pendidikan juga berdampak terhambatnya proses pelayanan pendidikan dan rendahnya sumber daya manusia (SDM). Buruknya kualitas sarana prasarana kesehatan berdampak terhambatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Maka perlu ada roadmap dan strategi pengadaan serta penyiapan SDM yang dapat mendukung tercapainya target RPJMD,” ujarnya.
Ketua Fraksi NasDem Banten Aris Halawani mengatakan, penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. “Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun,” katanya.
Kata dia, dibutuhkan lompatan pembangunan yang signifikan di Provinsi Banten. Oleh karenanya, tidak boleh membiarkan potensi pembangunan yang dimiliki. “Kami berharap angka indikator kinerja daerah (sebelumnya-red) yang masih stagnan dapat menjadi refleksi Pemprov Banten dapat menemukan jurus lompatan pembangunan yang pada akhirnya mampu mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, laju inflasi, serta mendongkrak angka LPE dan IPM di Banten,” ujarnya. (Supriyono/RBG)
