SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang beralasan lupa memasukan aspirasi para buruh, terkait kenaikan UMK dari 8,7 persen menjadi 10 persen. Kenaikan upah minimum 10 persen tersebut merupakan hasil kesepakatan anatara Pemkab Serang bersama buruh di Kabupaten Serang.
Pj Sekda Kabupaten Serang Agus Erwana mengatakan usulan UMK menjadi 10 persen itu, hasil dari mediasi dengan para buruh. Pekerja mengajukan kenaikan UMK sebesar 20 persen. Setelah menengahi, akhirnya timbul kesepakatan menjadi 10 persen.
“Kemarin, itu kami lupa memasukan aspirasi para buruh. Kami usulkan ke gubernur, aspirasi dari teman-teman sudah melewati kajian pertimbangan, ini harus disampaikan,” kata Agus melalui telepon seluler, Kamis (16/11).
Sementara itu, surat pengusulan revisi sudah dilayangkan ke Pemerintah Provinsi Banten. Tambah Agus, urusan usulan yang telah ditolak itu semua kewenangan Pemprov.
“Kalau sudah (mengusulkan, -red), bisa tahun berikutnya, bisa menjadi suatu pertimbangan,” ucapnya.
Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersedia merevisi rekomendasi usulan UMK 2018. Semula sebesar Rp3.542.713 menjadi Rp3.584.755. Revisi itu dilakukan dua hari setelah Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Banten melakukan rapat pleno pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018.
Usulan pertama disampaikan Bupati Serang kepada Gubernur Banten pada 10 November 2017 melalui surat nomor: 561/2626/Disnakertrans/2017. Dalam usulannya, kenaikan UMK 2018 sebesar 8,71 persen mengacu PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Usulan kedua tertuang dalam surat nomor:561/2686/Disnakertrans/2017 tertanggal 15 November 2017. Dalam usulannya, kenaikan UMK 2018 sebesar 10 persen sesuai usulan serikat pekerja. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).
