SERANG – Rencana Pemprov Banten membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) baru yang bergerak di bidang agrobisnis diproyeksi untuk mengembangkan pertanian di Banten. Kehadiran BUMD itu juga untuk mencegah monopoli atau pembelian gabah petani dari pihak luar yang membuat pasokan beras di Banten langka.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten Babar Suharso mengatakan, tugas Bulog utamanya adalah membeli gabah petani dan menggelontorkan beras murah. Namun, Bulog punya keterbatasan karena hanya bisa membeli gabah sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp3.700 sampai Rp4.700.
“Tapi, Bulog punya keterbatasan kalau harga gabah petani tinggi,” katanya saat berbincang santai dengan awak Radar Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), akhir pekan lalu.
Kelemahan tersebut, kata Babar, akan bisa ditanggulangi oleh berdirinya BUMD agrobisnis yang akan dibentuk Pemprov. Sebab, BUMD bisa membeli gabah petani meski dengan harga yang cukup tinggi. “Ketika harga gabah tinggi dan stok enggak ada, kita akan beli, secara BUMD,” katanya.
Meski harga gabah petani tinggi, kata Babar, gabah harus diserap sebesar-besarnya dan diolah dalam bentuk beras. Langkah itu untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar dan menanggulangi terjadinya kelangkaan stok. “Enggak akan rugi walaupun harga gabah tinggi di petani karena kita akan jual beras dan pasti akan ada margin selisihnya,” kata Babar.
“Nantinya bisa membeli gabah petani baik ketika harga rendah maupun harga tinggi dalam rangka penguatan stok. Jadi, ketika beras langka, pasokan kurang, kita bisa gelontorkan dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. Itu harapan BUMD,” sambung Babar.
Selain menjaga stabilitas harga dan dapat menyerap gabah petani, kehadiran BUMD juga diproyeksikan untuk menanggulangi terjadinya monopoli pedagang besar. “Kalau dari luar kan berani mahal karena mereka juga akan jual mahal berasnya. Sementara Bulog enggak bisa dan bandar lokal terbatas. Jadi, dari luar pun bisa ditahan,” kata Babar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid menjelaskan, naiknya harga beras di tengah tingginya produksi padi di Banten disebabkan karena Banten tidak menguasai barang dan jalur distribusi padi. “Padi yang dihasilkan di Banten mengalir ke daerah lain seperti Karawang,” katanya.
Menurut Agus, agar hal tersebut tidak terulang, Pemprov Banten berencana akan membentuk BUMD yang akan membeli padi dari masyarakat dan mengelolanya menjadi beras.
“Kalau itu terjadi, kita bisa melakukan pembelian terhadap hasil petani. Konkretnya, bagaimana mampu mengatasi kekurangan suplai di pasar karena tidak serta merta dari panen bisa menyuplai kebutuhan beras ke pasar dikarenakan ada jeda,” ujarnya.
Selain karena Banten tidak menguasai barang dan jalur distribusi padi dan beras, kenaikan harga pun diduga karena tingginya harga jual gabah. Harga eceran gabah tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah per kilogram Rp3.750, tapi nyatanya bisa mencapai Rp5.000.
“Jika harga bahan baku tinggi maka harga beras pun otomatis akan mahal,” kata Agus.
Seperti diketahui, Raperda PT Agrobisnis sedang dalam pembahasan DPRD Banten. Pada Kamis (25/1), DPRD Banten telah melakukan paripurana dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi. Dari pandangan tersebut, semua fraksi di DPRD Banten sepakat dan mendukungnya. Mereka menilai, usulan Raperda PT Agrobisnis sebagai pengejawantahan Perda tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah) Banten 2017-2022 yang salah satu fokusnya tentang pertanian. (Supriyono/RBG)
