SERANG – Pemerintah Provinsi Banten akan tetap melanjutkan program kesehatan gratis dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Banten. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim kepada awak media Jumat lalu (9/2).
Disinggung soal Surat Edaran Kemendagri tertanggal 6 Februari 2018 tentang dukungan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia, Wahidin Halim menilai hal tersebut tidak bersifat mengikat.
“Enggak, kesehatan gratis itu berarti artinya mendorong pemprov untuk melakukan upaya-upaya menggratiskan masyarakat melalui berbagai program. Kesehatan gratis, kalau orang 2,3 juta belum dapat BPJS bagaimana? Ya harus kita tangani,” ujar pria yang akrab disapa WH tersebut.
Dijelaskan WH, BPJS sebagai lembaga yang mengelola program JKN bukanlah badan milik pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa menyalurkan dana ke lembaga tersebut.
“BPJS kan bukan Badan milik Pemda masa kita kasih uang. Kalau misalkan bayar premi? Memang ada kewajiban pemerintah bayarkan premi. Premi kan masyarakat yang bayar. Coba hitung, premi 2.3 juta kali Rp 25 ribu kali satu tahun, Rp 600 miliar , yah. Tapi kalau pemerintah kasih rakyat bayar langsung pake KTP ke Rumah Sakit paling Rp 200 miliar per tahun,” papar WH menjelaskan.
Disinggung mengenai integrasi program JKN, pria yang juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut mengatakan, pemerintah tidak ingin membayar premi secara keseluruhan, namun ketika ada masyarakat Banten yang sakit. Menurutnya, bukan soal mengintegrasikan, tapi sama-sama membela rakyat miskin.
“Susah-susah amat masyarakat sudah pada ngejerit. Yang gak punya BPJS ditolak rumah sakit, bagaimana? Edaran itu tidak mengikat tapi saya wajib membela masyarakat. Ini program Ibadah. Membela rakyat yang belum menjadi peserta BPJS,” tegas WH.
WH menuturkan, kelebihan dari program kesehatan gratis yang sedang disusunnya yaitu membiayai seluruh penyakit dan biaya operasional serta biaya tinggal di rumah sakit berapapun lamanya dan besar biayanya.
Pemerintah, lanjut WH akan bekerja sama dengan seluruh rumah sakit, bukan hanya di Banten, namun di seluruh daerah di Indonesia. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
