SERANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang merekomendasikan adanya rapat pleno ulang penetapan DPT (daftar pemilih tetap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu untuk menindaklanjuti temuan 70 pemilih yang hilang dari DPT di Pilkada Kota Serang 2018, dari daftar pemilih sementara (DPS).

“Untuk melindungi hak pilih seorang warga negara, serta mempertimbangkan bahwa 70 pemilih ini tidak mungkin diakomodasi dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) maupun daftar pemilih pindahan (DPPh). Sebelum pleno ulang, kami minta KPU melakukan pencermatan seluruh DPT,” ujar Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono, Selasa (8/5).

Rudi menjelaskan, pencermatan ulang DPT penting dilakukan. Karena khawatir kasus DPT yang hilang di Kelurahan Lopang itu juga terjadi di beberapa kelurahan lainnya. “Jika tidak ditangani serius, kasus ini bisa menyebabkan instabilitas politik. Karena ini menyangkut hak politik warga dengan jumlah yang lumayan banyak,” ucapnya.

Hilangnya ke-70 yang telah masuk DPT itu diketahui pada Senin 30 April 2018. Saat itu juga langsung dilakukan investigasi kepada PPS dan PPL Lopang. Kemudian pada Rabu 2 Mei 2018, dilakukan rapat bersama antara KPU, tim kampanye, dan Panwaslu.

KPU pun telah setuju untuk melakukan pencermatan ulang terhadap DPT. Pencermatan itu akan dilakukan oleh KPU selama empat hari ke depan. Untuk diketahui, identitas pemilih yang hilang tersebut terdapat di Kecamatan Serang. Sebanyak 69 orang di Kelurahan Lopang, dan satu orang di Kelurahan Cipare.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin menduga, 69 data pemilih di Kelurahan Lopang yang hilang itu terjadi karena error sistem informasi data pemilih (Sidalih). Ia mengungkapkan, identitas mereka ada sejak dari DPS. Namun, nama mereka baru menghilang saat penetapan DPT.

“Jika dianalisa, identitas pemilih yang hilang ini kebanyakan per keluarga. Mereka diikat oleh nomor kartu keluarga (NKK) yang sama. Lokasinya berada di TPS 4 Lopang. Ini masuk Lingkungan Lopang Cilik,” katanya.

Untuk data pemilih di Kelurahan Cipare, sambung Heri, menghilangnya data pemilih dimaksud terjadi karena kesalahan penginputan nomor induk kependudukan (NIK). Sehingga, menyebabkan terjadinya identitas pemilih menjadi ganda. Terkait pelaksanaan rapat pleno ulang penetapan DPT, Heri mengaku, akan melakukannya pada Senin, awal pekan depan.

“Mulai hari ini hingga Sabtu, empat hari, kami akan melakukan pencermatan ulang DPT. Minggu kami finalisasi data. Sesuai ketentuan, kami hanya punya waktu maksimal tujuh hari untuk menyelesaikan rekomendasi Panwaslu,” katanya.

Sementara itu, Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly MM menjelaskan, pelaksanaan pleno ulang DPT tidak akan mempengaruhi terhadap jadwal pencetakan dan distribusi surat suara. Ia sepakat penetapan DPT ulang wajib dilakukan untuk menghasilkan DPT yang akurat.

“Karena sudah kami hitung masih cukup banyak waktu untuk itu. Terlebih proses desain surat suara tinggal finalisasi. Pihak percetakan sudah memastikan mereka sanggup mencetak surat suara dalam tempo tiga hari,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya KPU Kota Serang sudah melakukan rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 19 April 2018. Jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 422.002, tersebar di 966 TPS, 66 kelurahan, dan enam kecamatan. (Riko/RBG)