SERANG – Rencana pembangunan Masjid Terapung Banten (MTB) yang berlokasi di Kampung Cibeureum, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, saat ini menemui jalan buntu. Proyek yang digagas sejak 2014 itu mengalami kendala karena minimnya investor yang mau bekerja sama untuk menggarap masjid terapung pertama di Provinsi Banten tersebut.
Wakil Ketua Panitia Pembangunan MTB Embay Mulya Syarif mengaku, pihaknya belum menemukan investor yang tertarik untuk menggarap MTB. Padahal, panitia sudah beberapa kali menawarkan proyek tersebut ke beberapa investor lokal maupun luar negeri. Namun, semua usaha itu nihil dan tidak ada tindak lanjutnya. “Ke investor dari Abu Dhabi bahkan ke Saudi sudah kita ajukan. Sempat ada yang pernah datang ke sini, tapi komunikasinya enggak lanjut,” akunya saat ditemui Radar Banten di kediamannya, Lingkungan Pekarungan, Kota Serang, Senin (21/5).
RelatedPosts
Padahal, kata Embay, jika ada investor yang tertarik menggarap proyek MTB, nantinya Provinsi Banten bisa memiliki sarana yang bisa dijadikan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) seperti di Jawa Barat. Pusdai itu, kata Embay, bisa digunakan umat Islam untuk mendukung berbagai aktivitas keagamaan. “Bahkan untuk keperluan MTQ (musabaqah tilawatil Quran) juga bisa. Jadi, enggak perlu repot lagi untuk cari tempatnya,” tutur tokoh penggagas dan pendiri Provinsi Banten tersebut.
Selain itu, pihaknya juga sempat menyampaikan rencana pembangunan MTB langsung ke Presiden Joko Widodo saat diundang ke Istana Negara di Jakarta. Bahkan, usai menghadiri undangan tersebut Presiden Jokowi berencana untuk meninjau langsung progres pembangunan MTB di Kecamatan Cinangka. “Pak Jokowi waktu itu bilang mau ke sana sebelum Ramadan. “Tapi, ternyata beliau mendadak ada tamu dari Afghanistan sehingga enggak sempat ke sana,” ungkapnya.
Jika saat itu Presiden Jokowi jadi meninjau pembangunan MTB di Cinangka, pihaknya berharap pemerintah pusat bisa mengambil alih proyek tersebut. Hal itu lantaran pembangunan MTB berdasarkan kalkulasinya membutuhkan dana begitu besar. “Penginnya begitu, bisa diambil alih sama pemerintah pusat,” ujarnya.
Terkait mekanisme pendanaan, Embay mengaku, sudah melaporkan seluruh anggaran yang sudah dikumpulkan panitia yang berasal dari sumbangan masyarakat dan dana pemerintah daerah. Ia pun menegaskan, anggaran tersebut siap untuk diaudit jika ada beberapa pihak yang menuntut panitia bisa bersikap transparan dalam melaporkan penggunaan anggarannya. “Keseluruhan anggaran yang dikumpulkan itu sudah kami buat LPj (laporan pertanggungjawaban). Laporan hibah dari pemerintah daerah juga kita rutin sampaikan,” tegasnya.
Ia pun berharap, pemerintah daerah terutama Pemprov Banten bisa terus mendukung agenda panita pembangunan MTB dengan ikut menawarkannya ke beberapa investor. Sebab, menurutnya, MTB bisa jadi salah satu ikon pariwisata alternatif bagi masyarakat di samping kawasan pariwisata Pantai Anyar.
“Intinya, Pemprov harusnya juga care. Orang kita mau ngadep (menghadap) dari enam bulan lalu enggak pernah diterima. Kita sampai kecewa, dari akhir tahun kemarin enggak ada jawaban apa-apa dari Pemprov,” keluhnya.
Sementara itu, Direktur Program Suwaib Amirudin Foundation (SAF) Zainal Muttaqin mengatakan, pemerintah daerah khususnya Pemprov Banten perlu mengakomodasi kebutuhan pembangunan MTB yang berlokasi di Cinangka itu. Sebab, menurutnya, konsep MTB bisa jadi salah satu pengembangan wisata religi yang menjadi pilihan masyarakat.
“Selama ini kan wisata di Banten mayoritas komersial. Pemerintah harus mulai memperhatikan hal ini karena bagaimana pun bisa jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang,” ujarnya.
Untuk itu, ia pun mendorong pemerintah daerah bisa ikut menawarkan dan meyakinkan rencana pembangunan MTB ke beberapa investor lokal maupun luar negeri agar pengembangan wisata religi di Provinsi Banten bisa turut meningkat.
“Tinggal meyakinkan investor saja karena ini juga bisa menguntungkan buat masyarakat. Jadi, jangan hanya ke arah wisata yang bersifat komersial. Ini pun perlu mendapatkan support,” pungkasnya. (Rifat/RBG)
