SERANG – Tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan beberapa waktu terakhir menuai polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Polemik itu terjadi karena ketiga peraturan itu disebut-sebut mencabut tiga pelayanan kesehatan yang bisa diterima oleh peserta BPJS Kesehatan.
Ketiga peraturan itu diantaranya, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.5/ 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.
Melalui tiga peraturan itu BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional mencoba untuk memperjelas tata cara penjaminan kesehatan agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien. Karena BPJS Kesehatan wajib mengatur kejelasan dan ketetapan pelayanan agar efisien.
Namun karena pemahaman yang tidak menyeluruh terhadap peraturan itu membuat penafsiran atas tiga peraturan itu liar dan keluar dari maksud dan tujuan sebenarnya tiga peraturan itu dibentuk dan disahkan oleh BPJS Kesehatan.
Direktur Rumah Sakit (RS) Budi Asih dr. HR. Asep Hidayat.S.MARS menuturkan, ia menafsirkan tidak ada hal yang perlu ditolak dalam peraturan itu. Dalam tafsirannya terkait peraturan itu, khususnya pada Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat menurutnya tidak ada pelayanan yang dikurangi.
Ia menilai, penafsiran jika peraturan itu mengurangi layanan kesehatan karena peraturan itu belum dibaca secara utuh. “Itu kalau bacanya loncat-loncat nanti akan salah. Karena point satu dua tiga empat, kalau bacanya poin satu saja, merasa dikurangi. Karena poin satu hanya pernyataan untuk poin dua dan tiga, di poin empat itu lah isinya,” paparnya di ruang kerjanya, Selasa (7/8).
Ia menjelaskan, tatanan yang ada dalam peraturan itu merupakan bahasa hukum, karena itu menurutnya perlu dibaca secara seksama dan menyeluruh, jika hanya satu atau dua poin saja akan membuat penasfsiran berubah dan tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya. “Kalau baca poin satu nanti emosi. Itu kan bahasan hukum, setelah saya baca tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia bercerita, pegawai di RS Budi Asih pun sempat kaget dengan informasi terkait peraturan itu, namun setelah dibahas bersama dan dijelaskan, ternyata tidak ada hal yang perlu diperdebatkan dari tiga peraturan tersebut. “Akan dibayar sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan pelayanan khusus, bener gak?, bener, saya sebagai orang yang pernah belajar hukum menurut saya tidak masalah,” ujarnya.
Karena itu, dari hasil tafsirannya atas ketiga peraturan tersebut, ia mengimbau agar masyarakat tidak usah takut terkait peraturan itu. “Saya pun menyarankan ke pegawai dan dokter yang bertugas disini, yang penting saya mah bekerjalah yang baik, bekerja sesuai prosedural. Prinsip-prinsip value seorang dokter dijalankan dan dipegang teguh. Dokter kan sudah disumpah, kalau melanggar kualat,” ujarnya.
RS Budi Asih sendiri menurutnya sudah berkisar dua tahun menjadi mitra BPJS Kesehatan. Menurutnya tidak ada persoalan yang dialami selama kemitraan itu terbangun. Menurutnya pelayanan kesehatan pun tetap berjalan sebagai mana mestinya. “Sekarang berkisar lebih dari 50 persen peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Ia menilai program JKN KIS melalui BPJS Kesehatan merupakan program yang sangat bagus untuk menjamin kesehatan masyarakat. Namun yang perlu menjadi perhatian, BPJS Kesehatan bukan hulu, melain hilir. Program-program yang ada di BPJS Kesehatan perlu disuport dengan anggaran yang memadai. “Karena itu masyarakat pun dalam membayar premi harus baik agar pelayanan kesehatan bisa berjalan baik, dan nilai preminya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan agar tidak defisit,” tuturnya. (*)
