SERANG – Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK/Skh Negeri menuai kritik. Di dalamnya ternyata memuat peraturan yang membolehkan sekolah memungut sumbangan kepada orangtua siswa. Dengan pembenaran pungutan itu makna sekolah gratis menjadi rancu.
“Kalau saya baca pergub ini, useless (sia-sia) karena dari keterangan yang disampaikan Pak Gubernur (Wahidin Halim-red) selama ini tidak boleh ada pungutan, tapi pergub ini membatalkan semuanya,” ujar Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan kepada Radar Banten di ruang kerjanya, Selasa (14/8).
RelatedPosts
Menurutnya, dalam pasal 32 ayat 1 pergub secara gamblang memberikan kelonggaran kepada sekolah melalui Komite Sekolah untuk memungut sumbangan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak teranggarkan oleh dana pendidikan gratis. “Pergub ini adalah pergub sekolah gratis, judulnya sudah dianulir sendiri oleh isinya, isinya dibolehkan (memungut biaya-red). Jadi pergub antara judul dan isi kontradiksi, enggak nyambung. Hanya copy paste,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, inti dari pergub itu justru seperti yang diinginkannya selama ini. Bahwa sekolah yang ingin meningkatkan kualitas diperkenankan memungut sumbangan. Pendidikan gratis secara penuh hanya bagi siswa miskin. “Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Banten. Kalau sekolah gratis itu benar-benar gratis. Saya pikir ada terobosan antara pendidikan gratis dengan inovasi,” katanya.
“Kalau pergubnya semacam ini ya ini bertolak belakang dengan apa yang Pak Gubernur bicarakan,” sambung Fitron.
Ia berharap, tidak ada lagi ancaman terhadap sekolah yang memungut pungutan kepada orangtua siswa. Jika ada unsur pemaksanaan pungutan bisa diteruskan ke aparat penegak hukum. “Sumbangan sendiri dalam undang-undang sudah ada ketentuan umumnya, tidak boleh dipaksa,” katanya.
Akademisi UIN SMH Banten HS Suhaedi mengatakan, program pendidikan gratis yang tertuang dalam Pergub 31/2018 perlu mendapat penjelasan lebih dari Gubernur terutama soal hal-hal yang tidak mampu dianggarkan pemerintah. “Apa pun pungutan sekolah dan dalam bentuk apa pun ketika dimintakan kepada masyarakat, maka sudah tidak tepat lagi makna gratis dilekatkan,” katanya.
Meski harus disadari, menghadirkan pendidikan berkualitas salah satunya harus didukung oleh pendanaan yang cukup. Kendati demikian, kebutuhan tersebut tidak serta merta dibebankan kepada masyarakat. “Yang pasti gubernur harus ambil sikap. Kalau mau menyebut sekolah gratis maka tidak perlu ada pasal-pasal yang memungkinkan interpretasi lain,” terangnya.
Selain itu, Uus menyoroti terkait pungutan yang dilakukan sekolah terhadap siswa. Sekolah lebih awal harus menjelaskan secara pasti hal-hal yang dimungkinkan masyarakat terlibat dalam penganggarannya. “Selama ini masyarakat tidak pernah mendapat penjelasan soal pengoperasian dana BOS,” katanya.
Terpisah, Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Agus Mintono menegaskan, Pergub tentang Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK/Skh Negeri Nomor 31 Tahun 2018 telah berlaku sejak pekan kemarin dan telah dikirimkan salinannya ke DPRD Banten. Tetapi dalam pergub baru tersebut, Pemprov masih mengakomodasi partisipasi dari masyarakat. “Sumbangan dari masyarakat untuk mem-back up dana BOS (bantuan operasional sekolah), yang telah dibayar oleh BOS berarti tidak boleh dipungut oleh sekolah. Untuk sekolah yang mayoritas siswanya mampu dan ingin meningkatkan kualitas sekolah diperkenankan memberikan sumbangan. Cuma tidak wajib,” ujar Agus kepada wartawan di Pendopo Gubernur, KP3B.
Ia membenarkan, jika program pendidikan gratis secara penuh hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. “Tidak boleh memaksa (memberi sumbangan) kepada siswa yang tidak mampu. Tujuan pergub ini mem-back up kepada masyarakat tidak mampu, di sisi lain memberi kesempatan masyarakat mampu untuk berkembang. Jadi subsidi silang,” beber Agus. (Fauzan D-Deni S/RBG)
