SERANG – Tahun depan, ada tujuh isu strategis yang akan dilakukan Pemprov Banten. Antara lain pembangunan infrastruktur, penurunan angka kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan reformasi birokrasi.
Daerah yang akan menjadi fokus pembangunan infrastruktur tahun depan yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Muhtarom mengatakan, pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov sudah rampung tahun ini. “Hanya saja ada permasalahan di kabupaten/kota berupa macet dan banjir,” ujar Muhtarom di sela-sela Forum Perangkat Daerah Bappeda Banten di kantor Bappeda Banten, Kamis (14/3).
Muhtarom mengatakan, ruas jalan yang kerap macet akan dilebarkan. Sedangkan yang terjadi banjir, akan diperbaiki drainasenya. Hal itu akan dilakukan di ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov.
Kata dia, program-program itu mayoritas akan dilakukan di daerah yang relatif lebih padat penduduknya, yaitu Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I yang terdiri atas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. “Nanti akan dilihat, apakah di jalan yang menjadi kewenangan Pemprov itu, jalannya harus dilebarkan atau seperti apa. Untuk mengatasi banjir juga akan dibuat pedestrian jalan dan perbaikan drainase,” tuturnya.
Disinggung apakah Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten akan mendapatkan bantuan yang sama, Muhtarom mengatakan, seluruh daerah perkotaan juga akan dilakukan. Hanya saja, dalam sistem penganggaran, ada skala prioritas karena adanya keterbatasan sumber daya baik uang maupun orang.
Dengan sudah tuntasnya target perbaikan jalan, ia mengatakan, anggaran akan diarahkan ke pembangunan infrastruktur lainnya. Selain itu, pembangunan Sport Center juga akan dilanjutkan Pemprov.
Selain infrastuktur, penurunan angka kemiskinan juga akan dilakukan. “Banyak hal yang terkait, seperti peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan gratis SMA/SMK, kesehatan juga demikian,” beber Muhtarom.
Ia mengaku, jumlah penduduk miskin di Banten tahun ini masih di atas lima persen lebih dari jumlah penduduk Banten. Tahun depan, Pemprov menargetkan angkanya turun menjadi di bawah lima persen.
Sementara itu, terkait jumlah nominal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), Muhtarom mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan untuk ditingkatkan. Dengan nominal yang sudah digelontorkan, Dindikbud menilai cukup.
Sementara itu, Pj Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, perencanaan yang dilakukan Bappeda harus matang. Apabila tidak terintegrasi antar-OPD maupun antar-pemerintah pusat dan kabupaten/kota, maka kebijakan pimpinan akan pincang dan tidak stabil. “Harus berkesinambungan,” ujarnya. (Rostinah)
